Ciamis,BEDAnews
Bupati Ciamis, Iing Syam Arifin harus diperlakukan sama (ditertibkan) lantaran dianggap melanggar Undang-undang yaitu Perda Nom Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dimana sudah lebih 1 tahun belum menetapkan Perbupnya (Bab IX Ketentuan Penutup Pasal 42 yang mestinya Bupati membuat Perbup sebagai peraturan pelaksanaan perda tersebut paling lambat 1 tahun semenjak penetapan Perda), seperti halnya para PKL dipinggir pagar Islamik Center yang dianggap melanggar Perda K3, harus pindah dari tempat mengais rejeki lantaran berjualan di area terlarang.
Ketua Paguyuban Kereatif Lapangan (PKL UMKM Kelurahan Kertasari), Iding Rosadi kepada BEDAnews.com saat membangun kembali kiosnya di relokasi yang direncanakan Pemda Ciamis sebagai Pujagalaya (Pusat Jajanan Sagala Aya) yang konon bakal dibangun Pemda Ciamis dengan APBD Tahun Anggaran 2017, selasa (2/8/2016) mengatakan siapapun harus diperlakukan sama ketika melakukan pelanggaran, "rakyat kecil melanggar aturan ditindak, Bupati melanggar undang-undang harus kena sangsi" ujarnya, jangan tebang pilih memberikan sangsi sementara PKL ditindak malah pejabat penyelenggara (Bupati) dibiarkan, jelas katanya itu bukti contoh penegakan tebang pilih walau ia tidak tahu siapa sebenarnya yang harus memberikan sangsi terhadap Bupati.











