Bandung BEDAnews.com
Serapan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Derah (OPD) Pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2015 membuat khawatir Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat , 6 OPD penyerapan anggarannya dibawah standar karena hanya mencapai 79 persen hingga 53,49.
FPKB menyebut , serapan anggaran BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa) hanya mampu merelisasikan anggarannya 70 persen, yang lebih mengkhawatirkan ada anggaran yang hanya terserap 1,22persen,
“Ini sangat ironis manakala pemerintah pusat menjadikan pembangunan desa menjadi salah satu prioritas pembangunan tapi tidak dimaksimalkan secara serius olehBPMD Jabar. Dana tersedia tetapi tidak dimaksimalkan untuk Kesejahteraan Rakyat oleh Pemprov Jabar.”sebutnya.
Fraksi PDI Perjuangan Jabar di bawah pimpinan Waras Wasisto, SH. kembali mengulang temuan BPK atas laporan mengenai realisasi belanja makanan-minuman keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Disebutkan , Rp. 390 juta realisasi belanja makanan minuman yang tidak didukung struk pembelian yang sebenarnya di Dinkes, seteleh kelebihan pembayaran sebesar 260 juta realisasi belanja makan dan minum rapat kegiatan di Bappeda.
FPDIP menekankan kembali rekomendasi BPK kepada Gubernur untuk memberikan sanksi kepada bendahara pengelola pembantu, PPTK kegiatan terkait, PPK OPD terkait serta memerintahkan kepada Bappeda dan kepala Dinas kesehatan menyetorkan kembali kelebihan pembayaran sebesar 260 dan 390 juta ke kas daerah.@mantz













