Cimahi, BEDAnews
Forum Bandung menganggap negeri ini sudah semrawut, bahkan dalam keadaan kritis akibat diabaikannya nilai-nilai luhur kultur dan karakter bangsa. Sehingga perlu ada rembug nasional sebagai upaya penyadaran akan pentingnya Nation and Character Building dan mengenal kembali makna etika politik dalam berdemokrasi.
“Kondisi bangsa saat ini sangat memprihatinkan, terutama dirusak oleh prilaku korupsi yang merajalela. Sehingga membuat kesenjangan sosial yang sangat parah, dan muncullah ketidakpercayaan kepada para pemimpin kita,” ujar Salah seorang Presidium Forum Bandung, H Nanang Iskandar Ma’soem kepada BEDAnews, kemarin.
Korupsi, menurut Nanang, sudah merusak sendi-sendi kehidupan. Dampak kerusakannya lebih parah dari teroris. Korupsi membelit semua aspek kehidupan sosial dan berpengaruh pada tata cara bernegara. Karena Forum Bandung, yang terdiri dari puluhan profesor, tokoh masyarakat, dan seniman, beberapa waktu lalu datang ke MPR RI meminta lembaga kredibel ini menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
“Negara ini kaya raya. Karena akibat korupsi, banyak rakyatnya yang sengsara. Karenanya saya dukung semua gerakan yang mau memerangi korupsi, termasuk kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” jelas Nanang, didampingi sekretaris Asep Dedi Suhendri.
Para pentolan yang tergabung dalam Forum Bandung berniat menggali potensi dan kompetensi para tokoh nasional, agar mampu menuangkan ide-ide cerdasnya untuk mencari solusi bagi permasalahan bangsa yang semakin rumit ini.
“Semua permasalahan bangsa ini sudah kita sampaikan ke MPR RI. Termasuk fakta sejumlah lembaga negara yang berbuat sesuka hati. Lebih parahnya lagi, pemerintah kita tidak berperan menjadi pelindung segenap warga. Rule of law hanya slogan kosong nirmakna,” timpal Sekretaris Jenderal Forum Bandung, Hendarmin Ranadireksa.
Menyinggung soal demokrasi, menurut Hendarmin, hanya bersifat prosedural, belum menyentuh substansinya. Bahkan diartikan sempit, sekadar demokrasi politik yang salah kaprah. ”Pantas kalau wakil rakyat kita tidak mengenal lagi aspirasi masyarakat,” katanya.
Jika melihat Pemilu Kepala Daerah, lanjut Hendarmin, pelaksanaannya banyak ditandai dengan praktik kotor money politics, kampanye primordial, hingga menyebabkan konflik fisik horizontal. Ini produk dari sistem demokrasi yang jauh dari peradaban dan keadaban publik, seperti tertuang dalam nilai nilai luhur Pancasila.
Hendarmin mengajak semua anak bansa untuk menyelesaikan masalah yang multikomplek ini dengan pendekatan holistik dan fundamental. Penyelesaian tidak mungkin di wilayah hilir saja, karena semua masalah berpangkal di wilayah hulu, terutama menyangkut masalah politik, hukum, ekonomi, dan budaya.
“Indonesia adalah milik seluruh warga bangsa. Solusi atas masalah harus dicari dan ditemukan oleh bangsa Indonesia, selaku pemilik sah atas negara Republik Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke,” katanya.(hargib)
