Oleh: M.R. Mualimin
YOGYAKARTA || Bedanews.com – Pagi itu, di sebuah warung kopi di sudut Bantul, Pak Slamet (60) menyeruput teh pait sambil menatap layar televisi yang menampilkan deretan wajah politisi muda dengan senyum terkurasi sempurna. Sambil menggelengkan kepala, ia bergumam pelan, “Dulu kita berdarah-darah meruntuhkan Orde Baru agar anak-cucu tidak dipimpin oleh satu keluarga saja. Sekarang? Kok rasanya kita sedang menonton arisan kekuasaan, ya?”
Pertanyaan sederhana itu sesungguhnya adalah ringkasan paling jujur dari sebuah tragedi konstitusional yang sedang kita saksikan bersama: bagaimana lingkaran kekuasaan Solo bertransformasi menjadi gurita dinasti yang merayap ke jantung Republik.
Ketika jabatan publik tidak lagi dilihat sebagai amanah rakyat, melainkan sebagai aset warisan keluarga, di situlah republik secara perlahan mati. Fenomena “Geng Solo”—yang melibatkan jejaring kekuasaan dari istana hingga kursi kepala daerah—bukan sekadar anomali politik. Ia adalah manifes terang-terangan dari apa yang oleh para ilmuwan politik disebut sebagai patrimonialisme pendakian. Jabatan diraih bukan atas dasar meritokrasi atau keringat pengabdian, melainkan karena kebetulan biologis dan kedekatan genetis dengan sang pemegang stempel kekuasaan.
