JAKARTA || Bedanews.com – Pemberantasan kejahatan digital, khususnya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan perjudian online (judol), membutuhkan langkah tegas dan menyeluruh. Pemblokiran situs dinilai menjadi pintu masuk, tetapi penegakan hukum harus mampu menjangkau bandar, jaringan keuangan, hingga pihak-pihak yang diduga menjadi backing aktivitas ilegal tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP APKLI Merah Putih, Saiful Chaniago dan Ketua Umum PB PII, Kevin Prayoga, melalui keterangannya, Senin (9/11).
Kapolri, Jenderal Suyudi Ario Seto menginstruksikan langkah tegas terhadap situs dan jaringan pinjol ilegal, serta judol. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberantasan kejahatan digital yang berpotensi merugikan masyarakat.
Dukungan terhadap langkah tersebut datang dari berbagai elemen organisasi masyarakat. Sekretaris Jenderal DPP APKLI Merah Putih, Saiful Chaniago dan Ketua Umum PB PII, Kevin Prayoga turut mendorong agar penindakan dilakukan secara komprehensif, tidak sebatas memutus akses terhadap situs yang digunakan untuk menjalankan aktivitas ilegal.
Keduanya menekankan pentingnya langkah lanjutan berupa pembekuan rekening penampung, penelusuran aliran dana, serta penangkapan bandar dan pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan kejahatan digital.
*Pemblokiran Situs Harus Diikuti Penindakan*
Pemblokiran situs menjadi salah satu instrumen untuk membatasi akses masyarakat terhadap layanan pinjol ilegal dan perjudian online. Namun, langkah tersebut dinilai perlu diikuti dengan penegakan hukum yang menyasar pelaku utama dan sistem yang menopang operasionalnya.
Sebab, ketika satu situs diblokir, jaringan yang menjalankan aktivitas ilegal berpotensi kembali menggunakan alamat atau platform lain.
Karena itu, penindakan tidak cukup hanya berorientasi pada pemutusan akses digital. Aparat juga perlu mengungkap bagaimana jaringan tersebut beroperasi, siapa yang mengendalikan aktivitasnya, serta bagaimana keuntungan dari praktik ilegal itu dihimpun dan disalurkan.
Pembekuan rekening yang diduga digunakan untuk menampung hasil kejahatan menjadi salah satu langkah penting dalam memutus rantai operasional tersebut. Penelusuran transaksi keuangan juga diperlukan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan.
*Polri, Komdigi dan OJK Perlu Perkuat Koordinasi*
Dalam pelaksanaannya, pemblokiran akses terhadap situs dan konten digital melibatkan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dalam pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk penanganan persoalan pinjaman online ilegal sesuai kewenangannya.
Polri berperan dalam penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana, termasuk pengungkapan jaringan pelaku, penyelidikan aliran dana dan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Sinergi antarlembaga menjadi penting agar langkah pemblokiran, pengawasan dan penindakan tidak berjalan sendiri-sendiri.
*Penegakan Hukum Harus Menyentuh Akar Kejahatan*
Dukungan dari Saiful Chaniago dan Kevin Prayoga, mempertegas pentingnya pendekatan pemberantasan kejahatan digital yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyasar akar persoalan.
Penindakan terhadap bandar, pengelola jaringan, rekening penampung, serta pihak yang diduga menjadi backing harus dilakukan berdasarkan bukti dan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Dengan demikian, pemberantasan pinjol ilegal dan judol diharapkan tidak berhenti pada pemblokiran situs, melainkan mampu memutus jaringan, menghentikan aliran dana dan memberikan perlindungan lebih kuat kepada masyarakat.
Langkah tegas, koordinasi lintas lembaga, serta penegakan hukum yang transparan dan akuntabel menjadi kunci agar pemberantasan kejahatan digital berjalan efektif dan berkelanjutan. (Red).
