Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si (Guru Besar Universitas Terbuka). (Foto Doc. Pribadi).
Oleh: Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si (Guru Besar Universitas Terbuka)
JAKARTA || Bedanews.com – Di ruang sidang, orang mendengar apa yang dikatakan seseorang sekaligus memperhatikan bagaimana ia mengatakannya. Nada suara yang terdengar memelas dan gestur yang memberi kesan tertekan dapat membuat penonton bersimpati. Kesan itulah yang menarik untuk dibahas dari penampilan Joko Widodo di persidangan. Ketika publik mulai melihat seorang tokoh sebagai pihak yang dirugikan, cara publik membaca perkara pun bisa berubah.
Dalam kajian komunikasi politik, pergeseran itu dapat dijelaskan melalui konsep framing atau pembingkaian. Robert Entman (1993) menjelaskan bahwa pembingkaian bekerja dengan menonjolkan aspek tertentu dari suatu peristiwa. Aspek yang menonjol itu ikut menentukan apa yang dipandang sebagai masalah dan bagaimana orang menilainya. Dalam perkara yang menyita perhatian publik, gestur dan nada suara dapat ikut membentuk bingkai tersebut.
Penampilan Jokowi dapat dibaca dalam bingkai dirinya sebagai korban. Pertanyaan yang semula tertuju pada dokumen, yakni “Apakah gambar yang beredar di platform X sesuai dengan dokumen yang diperlihatkan di persidangan?”, dapat bergeser menjadi “Mengapa Jokowi diperlakukan seperti ini?”
Pertanyaan kedua menyangkut perlakuan terhadap seseorang. Pertanyaan pertama menyangkut kesesuaian dua objek yang bisa diperiksa. Simpati yang timbul dari pertanyaan kedua sebenarnya tidak memberi jawaban atas pertanyaan pertama.
Psikologi sosial membantu menjelaskan bagaimana kesan itu muncul. Dalam kajian pengelolaan kesan, Edward E. Jones dan Thane S. Pittman menyebut supplication sebagai taktik Joko Widodo menampilkan kerentanan untuk mengundang bantuan atau dukungan. Seorang tokoh yang biasanya tampil berwibawa dapat mengundang simpati ketika publik melihatnya dalam keadaan yang terkesan rentan dan rapuh. Nada suara dan gestur dapat menimbulkan kesan memelas, sehingga perlu dikasihani dan perlu dibantu.
Di sinilah politik simpati bertemu dengan persoalan pembuktian. Orang dapat bersimpati kepada Jokowi sekaligus meminta penjelasan tentang gambar ijazah yang dipersoalkan. Jika pasfoto pada unggahan tampak berbeda dari pasfoto pada dokumen yang diperlihatkan di persidangan, perbedaan itu perlu ditelusuri dengan membandingkan gambar unggahan dengan dokumen sumber dan memeriksa riwayat penyalinannya. Begitu pula, kesan bahwa seseorang sedang mencari simpati tidak memberi dasar untuk menyimpulkan bahwa dua dokumen itu identik.
Publik boleh tersentuh oleh cara Joko Widodo bermain drama Korea di persidangan. Akan tetapim pertanyaan tentang dua dokumen yang berbeda tetap harus dijawab melalui pemeriksaan dua dokumen tersebut.
Nada suara dapat mengubah penilaian kita terhadap orang yang berbicara. Kesesuaian dua gambar tetap ditentukan oleh apa yang tampak dan dapat dibuktikan pada keduanya. ***
