Oleh: Sugiyanto (SGY)-Emik (Pengamat Kebijakan Publik)
JAKARTA || Bedanews.com – Pada Rabu pagi (4 November 2026), saya telah menulis artikel berjudul “NGERI! Presiden Saja Diduga Disadap, Bagaimana Nasib Rakyat? Tiga Jenderal Polisi Jadi Tersangka, Diduga Melanggar Hukum Nasional dan Kovenan Internasional. Apa Kata Dunia?” Artikel tersebut lebih menitikberatkan pada gambaran umum mengenai peristiwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Siang ini, saya ingin melanjutkan pembahasan dengan menelisik lebih jauh lima kemungkinan makna penting di balik dugaan tindakan tersebut. Pembahasan ini diarahkan untuk mengungkap berbagai kemungkinan motif, kepentingan, serta pesan tersirat yang patut dicermati oleh publik, sekaligus mendorong agar penyidikan tidak hanya mengungkap para pelaku, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga berada di balik peristiwa tersebut.
Jadi begini, publik tentu bertanya-tanya. Bagaimana mungkin ada oknum jenderal polisi yang diduga melakukan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, yang secara konstitusional merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan dan memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan eksekutif?
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri berada di bawah Presiden, sedangkan Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden sesuai ketentuan perundang-undangan.
Artinya, persoalan ini bukan sekadar dugaan penyadapan terhadap seorang pejabat negara, melainkan menyangkut hubungan kelembagaan, integritas kepolisian, dan keamanan pemerintahan.
Pertanyaan yang lebih menarik adalah: apakah para oknum tersebut tidak memperhitungkan risiko terbongkarnya tindakan mereka, kemungkinan ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka, bahkan menghadapi konsekuensi pidana?
Apalagi, berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin pada 3 November 2026, terdapat tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Penyadapan yang diduga berlangsung pada 2025–2026 tersebut tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, hingga kalangan pengusaha. Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan file hasil sadapan dan jejak aktivitas pada sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026.
Dari fakta awal tersebut, saya melihat setidaknya ada lima kemungkinan makna penting yang perlu didalami. Peristiwa ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai dugaan penyadapan ilegal, tetapi juga perlu dicermati dari kemungkinan adanya kepentingan yang lebih besar di baliknya. Ada sejumlah pesan tersirat yang patut menjadi perhatian publik dan harus diungkap secara serius serta menyeluruh.
Kemungkinan Pertama, pengumpulan informasi strategis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pihak-pihak tertentu.
Penyadapan terhadap berbagai kelompok yang memiliki posisi strategis dapat mengindikasikan adanya kepentingan untuk memperoleh informasi sensitif. Informasi komunikasi, hubungan personal, dinamika politik, hingga kepentingan bisnis bisa menjadi sumber pengetahuan untuk memetakan kekuatan, kelemahan, dan langkah pihak-pihak yang menjadi sasaran. Pertanyaan mendasarnya, apakah informasi tersebut sekadar dikumpulkan atau sejak awal memang dipersiapkan untuk kepentingan tertentu?
Kemungkinan Kedua, mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi konfrontasi dengan pihak-pihak tertentu. Apakah Ini Pertanda Akan Terjadi Perang Baratayuda?
Penguasaan informasi sensitif berpotensi menjadi modal strategis dalam menghadapi konflik kepentingan. Apabila suatu saat terjadi benturan politik maupun kelembagaan, informasi hasil penyadapan dapat disalahgunakan sebagai senjata untuk menyerang, membuka persoalan tertentu, menekan, atau memengaruhi posisi pihak lain.
Jika informasi tersebut sampai diekspos kepada publik, dampaknya bukan hanya merugikan individu yang menjadi sasaran, tetapi juga berpotensi memicu kegaduhan politik, memperuncing konflik antarkelompok, bahkan mengganggu stabilitas pemerintahan. Dalam situasi seperti ini, bukan tidak mungkin muncul pertarungan kepentingan yang semakin terbuka dan meluas.
Apakah ini sekadar konflik kepentingan biasa atau justru menjadi awal dari sebuah Perang Baratayuda di panggung politik nasional? Tentu, hal ini masih harus dibuktikan melalui fakta dan hasil penyidikan, bukan sekadar dugaan.
Kemungkinan Ketiga, menjadikan hasil sadapan sebagai alat tekanan dan nilai tawar politik maupun ekonomi.
Ini merupakan salah satu kemungkinan yang paling serius. Informasi pribadi atau komunikasi rahasia dapat memiliki nilai tawar apabila berpotensi merugikan pihak yang bersangkutan. Dalam kondisi tertentu, informasi semacam itu dapat disalahgunakan untuk menekan seseorang, memengaruhi keputusan, memperoleh keuntungan, atau mempertahankan kepentingan tertentu.
Karena itu, penyidik harus menelusuri siapa yang menguasai hasil sadapan, kepada siapa informasi tersebut disalurkan, serta apakah pernah digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pribadi.
Kemungkinan Keempat, mengirimkan pesan mengenai kekuatan jaringan dan kemampuan menjangkau pusat-pusat kekuasaan.
Jika penyadapan terhadap berbagai pihak tersebut terbukti dilakukan secara sistematis, muncul pertanyaan serius mengenai kemungkinan adanya jaringan yang memiliki akses, fasilitas, dan kemampuan teknis untuk menjangkau berbagai kalangan strategis.
Siapa yang mengendalikan jaringan tersebut? Siapa yang memberikan perintah? Siapa yang menyediakan fasilitas? Dan siapa yang sebenarnya memperoleh manfaat?
Semua pertanyaan ini harus dijawab melalui penyidikan agar pengungkapan perkara tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menjangkau pihak-pihak yang diduga berada di baliknya.
Kemungkinan Kelima, menciptakan kegaduhan, ketidakpastian, dan instabilitas politik nasional sekaligus menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat melalui tekanan atau intimidasi psikologis.
Jika penyadapan dilakukan terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan pers, pimpinan organisasi kemasyarakatan, hingga kalangan pengusaha, publik tentu dapat menangkap adanya ancaman serius terhadap rasa aman dan kebebasan berkomunikasi.
Di sisi lain, muncul pula kemungkinan adanya jaringan perlindungan dengan prinsip tiji tibeh (mati siji, mati kabeh), yang menggambarkan hubungan saling melindungi dan kesediaan menanggung risiko bersama.
Apakah ada kesepakatan untuk saling menjaga rahasia? Apakah terdapat informasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk saling menekan apabila salah satu pihak terseret persoalan hukum? Apakah ada mekanisme perlindungan di antara pihak-pihak tertentu?
Semua ini merupakan pertanyaan yang layak didalami. Jika kemungkinan tersebut terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar penyadapan ilegal, melainkan dapat berkembang menjadi perkara yang menyangkut jaringan kepentingan dan upaya mempertahankan pengaruh atau kekuasaan.
Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah, bukan dibangun berdasarkan asumsi. Artinya, berbagai asumsi yang berkembang di masyarakat, termasuk yang mengaitkan perkara ini dengan persoalan ijazah SLTA atau sederajat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta wacana pemberhentiannya dari jabatan Wakil Presiden, merupakan hal yang boleh menjadi bahan diskusi publik. Akan tetapi, asumsi tersebut tidak dapat dijadikan bukti atau dasar untuk menyimpulkan adanya keterkaitan dengan perkara penyadapan tanpa didukung hasil penyidikan dan alat bukti yang sah dari aparat penegak hukum (APH).
Kelima kemungkinan di atas harus diuji melalui penyidikan yang profesional, transparan, dan independen. Dari sisi hukum, Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana penyadapan secara melawan hukum. Selain itu, dugaan akses ilegal maupun pengubahan atau penghapusan informasi elektronik perlu diuji berdasarkan ketentuan UU ITE, termasuk Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan juga perlu dicermati sebagai bagian dari kerangka prosedural yang disebut dalam keterangan Bareskrim.
Menurut saya, penyidik tidak cukup hanya mengungkap siapa yang melakukan penyadapan. Jauh lebih penting untuk mengetahui apa motifnya, siapa yang memerintahkan, siapa yang menyediakan fasilitas, ke mana hasil sadapan disalurkan, siapa yang menguasainya, serta apakah ada pihak lain yang memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
Sebab, pertanyaan terbesar dalam perkara ini bukan semata-mata mengapa Presiden Prabowo Subianto diduga menjadi sasaran penyadapan oleh oknum jenderal polisi, melainkan mengapa mereka berani melakukannya, untuk kepentingan siapa, dan kekuatan apa yang membuat mereka merasa mampu menghadapi segala risiko dari tindakan tersebut?
Inilah pertanyaan mendasar yang harus dijawab agar perkara ini tidak berhenti pada pengungkapan pelaku, tetapi juga mampu membongkar motif, jaringan, dan kemungkinan kepentingan yang berada di baliknya.
Jangan sampai perkara ini hanya berhenti pada penetapan tersangka, sementara motif, jaringan, dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat tidak pernah terungkap.
Negara hukum tidak boleh tunduk kepada jaringan kepentingan siapa pun. Pangkat, jabatan, dan kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menjadi pelindung bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. ***
