ACEH BARAT || Bedanews.com – Masa depan kekhususan Aceh kembali menjadi bahan perbincangan publik. Sekitar 120 peserta dari berbagai unsur berkumpul dalam Diskusi Publik “Evaluasi Tata Kelola Lembaga Wali Nanggroe dalam Konteks Kekhususan Aceh” dengan tema “Sinkronisasi Regulasi Lembaga Wali Nanggroe dengan UUPA dan Sistem Hukum Nasional”, Rabu (30/9/2026).
Forum tersebut mempertemukan tokoh adat, ulama, pemerintah, akademisi, mahasiswa, pemuda, organisasi masyarakat sipil, LSM hingga insan pers. Diskusi diarahkan untuk membuka ruang evaluasi terhadap perjalanan kelembagaan kekhususan Aceh pascaperdamaian sekaligus melihat relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Sejumlah tokoh turut hadir, antara lain mantan Bupati Aceh Barat Ramli MS, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Barat, Tgk. H. Mawardi Nyakman, Imam Mukim Meureubo, Sudirman, serta Ketua PWI Aceh Barat, Sadul Bahri.













