Dalam pidato pembukaan ditegaskan bahwa Lembaga Wali Nanggroe merupakan bagian dari konstruksi kekhususan Aceh yang memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Karena itu, pembahasan mengenai Wali Nanggroe dinilai tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang lebih luas, mulai dari adat, sejarah, identitas, perdamaian, hukum hingga arah masa depan Aceh.
Lebih dari dua dekade setelah perdamaian, forum tersebut mengangkat sejumlah pertanyaan mengenai tata kelola kekhususan Aceh. Di antaranya menyangkut kejelasan kewenangan, representasi adat, hubungan antarlembaga, akuntabilitas anggaran publik hingga manfaat kelembagaan yang dirasakan masyarakat.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari proses evaluasi, bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan. Gagasan yang mengemuka, sebuah lembaga yang lahir dari perjalanan panjang sejarah Aceh tetap membutuhkan ruang untuk dievaluasi agar dapat diperbaiki dan diperkuat sesuai kebutuhan zaman.













