MEDAN || Bedanews.com — Ketua Ikatan Alumni BEM Nusantara Sumatera Utara, Ari Gusti, menyatakan dukungan terhadap langkah dan sikap Gubernur Sumatera Utara dalam menyikapi persoalan dugaan kerusakan kawasan Gunung Sibayak.
Namun, dukungan tersebut harus diikuti langkah konkret, transparansi, serta tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti bertanggung jawab.
Ari Gusti menegaskan, persoalan dugaan kerusakan Gunung Sibayak tidak boleh berhenti sebatas pernyataan pemerintah. Ia meminta Gubernur Sumatera Utara berani mengevaluasi Direktur Utama PDAM Tirtanadi, termasuk mempertimbangkan pencopotan jabatan apabila ditemukan bukti keterlibatan atau kelalaian dalam tanggung jawab pengelolaan.
Selain itu, pihaknya juga meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait memeriksa Komisaris Utama PT. Pariban Sibayak Jilena yang diduga berkaitan dengan pengelolaan aktivitas di kawasan Gunung Sibayak.
“Kami mendukung Gubernur Sumatera Utara untuk mengambil langkah menyelamatkan Gunung Sibayak. Jangan biarkan persoalan lingkungan ini menjadi bola liar tanpa pertanggungjawaban. Kalau memang ada pejabat atau pihak perusahaan yang terlibat dalam aktivitas yang menyebabkan kerusakan, jangan lindungi siapa pun. Periksa, usut dan tindak tegas sesuai hukum!,” tegas Ari Gusti melalui keterangannya, Jum’at (20/11/2026).
Menurutnya, dukungan kepada Gubernur bukan berarti memberikan cek kosong kepada seluruh pihak yang berada di lingkaran pemerintahan maupun perusahaan. Justru dukungan tersebut merupakan bentuk dorongan, agar pemerintah berani membersihkan persoalan dan memastikan perlindungan lingkungan berjalan nyata.
*GUBERNUR SUMUT HARUS BERANI BERTINDAK, JANGAN ADA PEJABAT KEBAL EVALUASI!*
Ari Gusti menyampaikan bahwa, Gunung Sibayak merupakan aset alam Sumatera Utara yang harus dilindungi. Tidak boleh ada kepentingan jabatan, perusahaan, maupun kelompok tertentu yang mengalahkan kepentingan lingkungan dan masyarakat.
“Kami berdiri mendukung langkah Gubernur Sumatera Utara dalam menyelamatkan Gunung Sibayak. Tetapi kami juga meminta keberanian politik dan administratif untuk mengevaluasi Dirut Tirtanadi yang juga Komisaris Utama PT. Pariban Sibayak Jilena. Jika terbukti bertanggung jawab, copot! Komisaris Utama PT. Pariban Sibayak Jilena juga harus diperiksa,” tutupnya. (Red).












