Oleh: Sugiyanto (SGY)-Emik (Pengamat Kebijakan Publik)
JAKARTA || Bedanews.com – Belakangan ini saya sebenarnya sedang cukup sibuk mengurus berbagai persoalan, sehingga tidak banyak waktu untuk menulis artikel. Namun, banyaknya keluhan dan pembahasan masyarakat, termasuk di kalangan anggota DPRD DKI Jakarta, mengenai penggunaan desil dalam penyaluran bantuan sosial mendorong saya untuk menyampaikan pandangan ini.
Menurut saya, pemerintah perlu memastikan agar penggunaan desil tidak berubah menjadi sistem yang terlalu kaku. Desil penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran, tetapi tidak semestinya menjadi satu-satunya penentu apakah seseorang atau keluarga berhak memperoleh perlindungan sosial.
Persoalannya sederhana: kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah jauh lebih cepat daripada perubahan data. Seseorang yang sebelumnya mempunyai penghasilan tetap dapat kehilangan pekerjaan. Pencari nafkah dapat meninggal dunia. Keluarga dapat menghadapi bencana, sakit berat, disabilitas, kenaikan beban tanggungan, atau kehilangan sumber penghasilan. Dalam keadaan seperti itu, posisi desil dalam basis data belum tentu langsung menggambarkan kondisi kehidupan yang sebenarnya.
