JAKARTA || Bedanews.com – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah memfasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2027, Rabu (29/7), di Ruang Rapat Praja Bhakti Utama Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
Kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan, serta dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Lukas Christian Sohilait, yang memaparkan arah pembangunan dan substansi RKPD Provinsi Papua Tahun 2027.
Pada arahannya, Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa fasilitasi Ranpergub RKPD merupakan tahapan strategis untuk memastikan dokumen perencanaan daerah telah selaras dengan arah pembangunan nasional, RPJMD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur. “RKPD memiliki nilai strategis sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah selama satu tahun, acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, dasar penyusunan APBD, sekaligus instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah daerah,” kata Iwan.
