Bandung, BEDAnews – Pemerintah pusat bersiap melakukan transformasi besar dalam sistem pengawasan kepatuhan hak asasi manusia (HAM) di sektor korporasi. Mulai tahun 2028, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan meninggalkan sistem laporan mandiri (self assessment) dan beralih ke sistem penilaian wajib (mandatory) melalui pemeriksaan langsung ke lapangan.
Kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai saat memberikan keterangan kepada wartawan di Hotel Papandayan, Kota Bandung, pada Selasa (28/7/2026). Menurut Pigai, pendekatan baru ini dirancang untuk menciptakan objektivitas penilaian sekaligus mendongkrak standar perlindungan HAM dalam aktivitas bisnis secara menyeluruh.
”Selama ini perusahaan melapor sendiri. Mulai 2028 nanti sistemnya mandatory, kami yang datang melakukan penilaian,” tegas Pigai.
Cakupan Evaluasi Menyeluruh
Dalam skema baru yang tengah dimatangkan, pemerintah tidak sekadar menyoroti hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja. Kementerian HAM akan menerapkan indikator evaluasi yang komprehensif, mencakup: Pembayaran upah yang layak bagi tenaga kerja, Pemenuhan hak cuti serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Penyediaan kesempatan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas, Perlindungan hak-hak masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, Komitmen konkret terhadap pelestarian lingkungan hidup
Sebagai langkah antisipatif, pemerintah memberlakukan masa transisi hingga tahun 2028 guna memberikan ruang sosialisasi serta kesempatan bagi para pelaku usaha untuk menyesuaikan standar operasional mereka.
Syarat Menuju Keanggotaan OECD
Pemerintah saat ini tengah mempercepat penyelesaian payung hukum terkait Bisnis dan HAM melalui revisi Undang-Undang HAM serta perumusan Peraturan Presiden. Regulasi ini memiliki urgensi tinggi karena menjadi salah satu prasyarat strategis bagi Indonesia dalam proses aksesi menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Dengan aturan baru ini, kepatuhan terhadap HAM tidak lagi diposisikan sebagai inisiatif sukarela, melainkan kewajiban mutlak dalam tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Jawa Barat Jadi Wilayah Prioritas
Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai salah satu wilayah prioritas utama dalam penerapan kebijakan ini. Dengan keberadaan lebih dari 8.300 industri besar yang menyerap jutaan tenaga kerja, Jawa Barat dinilai sangat strategis dan diproyeksikan menjadi barometer nasional dalam implementasi kebijakan Bisnis dan HAM.
Soroti Aksi Main Hakim Sendiri dan Klarifikasi Isu Nasional
Selain membahas transformasi pengawasan korporasi, Menteri HAM Natalius Pigai juga menyampaikan sejumlah tanggapan terkait isu-isu aktual di masyarakat:
Penolakan Aksi Main Hakim Sendiri: Pigai dengan tegas mengecam tindakan kekerasan atau main hakim sendiri terhadap terduga pelaku kejahatan, termasuk kasus begal. Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana penegakan keadilan sepenuhnya berada di tangan aparat kepolisian.
Tindakan kekerasan warga justru berpotensi memicu pelanggaran HAM baru dan menjerat pelakunya dalam sanksi pidana. Terkait insiden di kawasan Matraman, Jakarta, ia memastikan tim Kementerian HAM telah turun tangan untuk menjamin pelayanan kesehatan korban sekaligus memastikan peristiwa tersebut murni tindakan kriminal, bukan isu suku atau ras.
Klarifikasi Istilah “Londo Ireng”: Pigai membantah keras bahwa penggunaan istilah tersebut ditujukan kepada kalangan wartawan. Ia bahkan menyampaikan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang menitipkan salam dan apresiasi hangat kepada insan pers nasional.
Wacana Imbalan Penangkapan Pelaku Kejahatan: Menanggapi polemik wacana pemberian imbalan bagi warga yang menangkap pelaku kejahatan, Pigai menilai hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan jika disampaikan sebatas gurauan. Namun, ia mengingatkan agar wacana semacam itu tidak diterapkan sebagai kebijakan formal karena berisiko memicu aksi main hakim sendiri yang mencederai prinsip negara hukum.
Melalui rangkaian regulasi Bisnis dan HAM yang sedang disiapkan, pemerintah optimistis dapat memperkuat pelindungan hak asasi manusia sekaligus menjaga iklim investasi nasional agar tetap sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
