Oleh: Herry Ferdinant
JAKARTA || Bedanews.com – Keputusan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni melaporkan dugaan gratifikasi berupa amplop kepada KPK patut diapresiasi sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar justru muncul: mengapa laporan itu baru dilakukan setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terjadi?
Di sinilah publik berhak menguji standar integritas seorang pejabat negara.
Dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, integritas bukan sekadar melaporkan setelah muncul persoalan atau ketika sorotan publik menguat. Integritas adalah keberanian menolak dan melaporkan setiap dugaan gratifikasi sejak awal, tanpa menunggu kasus berkembang menjadi skandal.
Apabila benar adanya amplop tersebut sudah diterima sebelum OTT, maka keterlambatan pelaporan tentu menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen terhadap prinsip zero tolerance terhadap gratifikasi. Publik dapat menilai bahwa langkah tersebut lebih merupakan respons atas situasi yang berkembang daripada inisiatif moral yang lahir dari kesadaran etik.
