Sebagai pejabat tinggi negara, Menteri seharusnya memahami bahwa gratifikasi bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menyangkut etika jabatan. KPK selama ini terus mengingatkan bahwa setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan wajib segera dilaporkan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu, ukuran integritas seorang pejabat bukan hanya pada akhirnya melapor, melainkan kapan dan dalam kondisi apa laporan tersebut dilakukan.
Jika pelaporan baru dilakukan setelah OTT mengungkap praktik korupsi di lingkungan kementerian, maka publik wajar mempertanyakan apakah laporan itu lahir dari kesadaran moral atau karena tekanan keadaan. Persepsi seperti ini justru merugikan upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
