JAKARTA || Bedanews.com – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jalur Afirmasi Tahun Ajaran 2026/2027 kembali menjadi sorotan publik. Selain munculnya laporan dugaan manipulasi dokumen, penyalahgunaan status ekonomi keluarga, hingga penggunaan data yang tidak sesuai ketentuan, persoalan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kini ikut memicu polemik di berbagai daerah.
Permasalahan tersebut dinilai berpotensi menghambat akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang sejatinya menjadi sasaran utama kebijakan afirmasi.
Ketidaksesuaian data desil dalam DTSEN bahkan disebut dapat menyebabkan peserta didik dari keluarga kurang mampu kehilangan kesempatan memperoleh hak pendidikan melalui jalur yang memang disediakan negara bagi kelompok rentan.
