JAKARTA || Bedanews.com – Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menggelar kegiatan Diseminasi Pedoman Umum Penyusunan RKPD Tahun 2027 dan Persiapan Fasilitasi Ranperkada tentang RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2027, Senin (25/5) di Ruang Data Center Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
Kegiatan tersebut dipimpin Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan, serta dihadiri perwakilan subdit/substansi lingkup Direktorat PEIPD, pengampu urusan pada SUPD I–IV, Sekretariat Ditjen Bangda, perwakilan komponen unit kerja lingkup Kemendagri, serta pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Pada paparannya, Iwan Kurniawan menegaskan bahwa, penyusunan RKPD Tahun 2027 harus mampu mengakomodasi berbagai perubahan kebijakan nasional termasuk delapan klaster prioritas nasional, salah satunya program kampung nelayan sebagai tindak lanjut amanat Presiden. Pemerintah daerah juga diminta memastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah agar target pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal.
