Pada sesi diskusi, pemerintah daerah menyampaikan sejumlah masukan berkaitan dengan sinkronisasi timeline penyusunan RKP nasional dan RKPD daerah, kebutuhan percepatan penerbitan Permendagri Pedoman RKPD, hingga kendala pengakomodasian Program Strategis Nasional (PSN) dalam Renstra perangkat daerah.
Selain itu, daerah juga menyoroti keterbatasan fiskal dalam memenuhi mandatory spending dan prioritas nasional secara bersamaan. (Red).
Page 4 of 4
