“Penyusunan RKPD Tahun 2027 harus berbasis pada hasil evaluasi dan capaian kinerja pembangunan daerah tahun sebelumnya. Pemerintah daerah juga perlu memastikan sinkronisasi program dan kegiatan dengan prioritas nasional serta memperkuat pengendalian dan evaluasi melalui e-Dalev SIPD,” jelas Iwan.
Ia menambahkan, fasilitasi RKPD Tahun 2027 akan menggunakan SIPD sebagai instrumen utama dengan syarat kelengkapan dokumen daerah sebelum proses fasilitasi dilakukan. Selain itu, penginputan e-Dalev menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Sementara itu, Direktur Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan KemenPPN/Bappenas, Heriyadi, menyampaikan bahwa, RKP Tahun 2027 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industrialisasi” yang diterjemahkan ke dalam 60 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) pada delapan klaster prioritas nasional. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional hingga pada indikator, target kinerja, dan outcome pembangunan.
