• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Senin, Mei 4, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home » Penempatan Naker dan Keterbatasan Anggaran di UPTD BPTPH Cianjur Disorot DPRD

Penempatan Naker dan Keterbatasan Anggaran di UPTD BPTPH Cianjur Disorot DPRD

herz by herz
5 Maret 2026
in Ekonomi, Headline, News, Politik
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Komisi II DPRD Jawa Barat Soroti Persoalan Penempatan Tenaga dan Keterbatasan Anggaran di UPTD BPTPH Cianjur

CIANJUR. BEDAnews.com – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti penempatan tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang keahlian serta keterbatasan anggaran operasional.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Lina Ruslinawati, saat melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Wilayah I Kabupaten Cianjur, Kamis, (5/3/2026).

Menurut Lina, Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi optimalisasi pelayanan kepada petani, khususnya dalam kegiatan pemantauan dan penanganan serangan hama di lapangan.
Bukan hanya itu, di lapangan ditemukan adanya penambahan tenaga dari unsur PPPK dengan latar belakang yang tidak seluruhnya berasal dari bidang pertanian.

BeritaTerkait

Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti

Rinna Suryanti Sebut Penanganan Rumah Ambruk di Kota Cirebon Stagnan, 271 Unit Belum Tertangani

4 Mei 2026

Pembentukan Ranperda Perlindungan Keluarga dari Perilaku Seks Menyimpang dan Dampak Negatif Era Digital Sangat Penting

4 Mei 2026

“Beberapa tenaga yang ditempatkan di sini berasal dari berbagai bidang yang tidak secara langsung berkaitan dengan pertanian. Hal ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi karena tugas di unit ini sangat spesifik,” ujarnya.

Komisi II juga, tambah Lina, menilai bahwa salah satu penyebanya adalah keterbatasan anggaran operasional. Terutama untuk kegiatan pemantauan ke lapangan. Minimnya anggaran menjadi kendala bagi petugas dalam memantau potensi serangan hama secara berkala.

“Jangan sampai di satu sisi kita mendorong peningkatan produktivitas pertanian, tetapi di sisi lain dukungan untuk kegiatan di lapangan justru terbatas,” pungkasnya.

Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 serta rencana APBD Tahun Anggaran 2026.@HERZ

Tags: Penempatan Naker dan Keterbatasan Anggaran di UPTD BPTPH Cianjur Disorot DPRD
Previous Post

Ironi Sang Penjaga Amanah. Ketika Kades di Sukabumi Jadikan Anggaran Desa Mesin ATM Pribadi

Next Post

Perkuat Marwah Penegakan Hukum. Kejari Kabupaten Sukabumi Rangkul Organisasi Pers Lawan Hoaks

Related Posts

Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti
Politik

Rinna Suryanti Sebut Penanganan Rumah Ambruk di Kota Cirebon Stagnan, 271 Unit Belum Tertangani

4 Mei 2026
Edukasi

Pembentukan Ranperda Perlindungan Keluarga dari Perilaku Seks Menyimpang dan Dampak Negatif Era Digital Sangat Penting

4 Mei 2026
News

Menteri Lingkungan Hidup, Meminta Siapkan Regulasi untuk Koperasi Tambang Rakyat

3 Mei 2026
News

Kemendagri Fasilitasi Penanganan RTLH Barito Utara 

3 Mei 2026
Ekonomi

Jabar Serahkan Aspirasi Pencabutan Moratorium Pemekaran Daerah ke DPD RI

3 Mei 2026
News

UT Medan Perkuat Kemandirian Mahasiswa Lewat Workshop Tugas Daring

3 Mei 2026
Next Post

Perkuat Marwah Penegakan Hukum. Kejari Kabupaten Sukabumi Rangkul Organisasi Pers Lawan Hoaks

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com © 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com © 2021