SEMARANG || Bedanews.com — Penyalahgunaan narkotika telah berdampak multidimensi, mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil survei prevalensi nasional tahun 2025, terjadi tren peningkatan penyalahgunaan narkotika yang menyasar generasi muda hingga wilayah perdesaan. Hal ini menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan P4GN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Menjawab tantangan tersebut, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah melaksanakan audiensi dan koordinasi strategis dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Jawa Tengah yang berlangsung di Kantor Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, Selasa (3/3/2025).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), khususnya melalui penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hingga tingkat desa.
