Oleh: Muhammad Rofik Mualimin
YOGYAKARTA || Bedanews.com – Di tubuh NU, konflik bukan hal baru. Organisasi sebesar ini—dengan basis jutaan warga, jaringan pesantren, dan rentang pengaruh sosial-politik yang luas—ibarat orkestra raksasa: gesekan kecil saja bisa menghasilkan dentuman besar.
Namun turbulensi internal PBNU sejak 2024–2025 tampak berbeda. Ia bukan sekadar perselisihan gaya kepemimpinan atau dinamika menjelang muktamar. Krisis ini memuncak ketika NU memasuki wilayah yang selama ini jauh dari kultur pesantren: bisnis tambang.
Ketika Presiden Joko Widodo memberi kesempatan ormas keagamaan mengelola konsesi tambang melalui skema izin usaha pertambangan khusus (IUPK), PBNU termasuk pihak yang menyambut.
Pada 2025, PBNU mendirikan PT. Berkah Usaha Muamalah Nusantara, kendaraan bisnis yang dirancang untuk mengelola konsesi batu bara di Kalimantan Timur seluas sekitar 25.000–26.000 hektare.¹ Eksplorasi belum dimulai karena PBNU masih mencari investor strategis.²
