Oleh: Sugiyanto (SGY)-Emik (Ketua Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR)
JAKARTA || Bedanews.com – Tulisan ini saya buat untuk memberikan pemahaman rasional kepada masyarakat, khususnya para aktivis yang mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, karena tidak turun langsung menghadapi aksi massa.
Gelombang unjuk rasa besar beberapa waktu lalu menyasar di depan Gedung DPR RI. Lokasi tersebut jelas menjadi panggung utama aspirasi publik, sebab tuntutan yang dibawa massa ditujukan kepada elite legislatif dan pemerintah pusat. Dalam konteks seperti ini, adalah hal yang wajar apabila Gubernur DKI Jakarta memilih untuk tidak turun langsung menemui massa.
Jika Gubernur turun langsung, hal itu berpotensi menimbulkan tafsir keliru, seakan-akan ia ingin mengambil alih panggung kebijakan yang seharusnya menjadi domain DPR RI atau Presiden. Karena sasaran utama unjuk rasa adalah lembaga pusat, representasi yang sah seharusnya datang dari pimpinan DPR RI, pejabat legislatif, atau kementerian terkait, bukan gubernur.
