BINJAI || Bedanews.com – Fraksi Gerindra menolak Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) Walikota Binjai tahun 2024. Penerimaan pajak pendapatan rendah, minim program pro rakyat, buruknya pelayanan kesehatan dan berbagai catatan lainnya.
“Fraksi Gerindra menolak Lpj walikota Binjai tahun 2024 karena beberapa hal. Ini sikap agar Pemko Binjai tidak main-main dalam penggunaan APBD, terlebih saat ini ada pemeriksaan massal di Kejari Binjai,” kata Ronggur melalui keterangannya, Selasa (22/7).
Ronggur mengatakan, postur APBD Binjai saat ini tidak sehat karena terjadi ketimpangan yang sangat signifikan antara anggaran program untuk bantu rakyat dengan anggaran untuk bayar gaji pejabat daerah.
“Capaian pendapatan daerah kita rendah, tapi anggaran lebih banyak disedot untuk belanja pegawai. Lalu kapan kita bantu rakyat nya, kalau ujung-ujungnya hanya memperkaya pejabat daerah,” kata Ronggur.
