Gerindra juga mendorong agar Dinas-dinas di Binjai dirampingkan saja, agar kinerja di tiap dinas bisa lebih optimal dan hemat anggaran.
Kata dia, Fraksi Gerindra juga turut prihatin dengan adanya pemeriksaan berjamaah di Kejari Binjai terkait penggunaan APBD 2024. Tentu itu mengindikasikan ada hal yang tidak beres dalam penggunaan APBD 2024.
Belum lagi berbagai catatan yang kemarin dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana ada berbagai hal yang dianggap terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran. Juga soal RSUD Djoelham yang tidak menampakkan perbaikan pelayanan kesehatan untuk rakyat.
“Jadi itu beberapa catatan kami, sehingga kami putuskan kalau Fraksi Gerindra menolak Lpj Walikota Binjai tahun anggaran 2024,” tutup Ronggur. (Red).
Page 2 of 2
