Oleh Melkias Keiya, SH, Mc
JAKARTA || Bedanews.com – Selaku Kepala Suku Besar Wilayah Meepago Provinsi Papua Tengah saya memiliki pandangan mengenai bagaimana sistem noken diatur dan diakui dalam berbagai dasar hukum di Indonesia.
Selain itu saya menyoroti peran kepala suku dalam pengusulan calon pasangan kepala daerah melalui sistem noken di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.
Pertama, sistem noken berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan sistem noken. Namun, UUD itu mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak untuk menjalankan tradisi budaya mereka.
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
