PURWAKARTA, BEDAnews – Dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Purwakarta perlu di usut tuntas, diantaranya Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Tahun 2016, 2017 dan 2018.
Pelanggaran UU 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Demikian
pembuka bincang-bincang awak media dengan Ketua Komunitas Madani Purwakarta (KMP) Zaenal Abidin di tempat kerjanya, Sabtu (9/3/3024).
Menurut Zaenal, KMP sepakat dengan yang disampaikan Inspektur Inspektorat bahwa DBHP dianggarkan dalam APBD (current budget) dan pembagian dilakukan dengan cara Daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah bukan penghasil (by origin) yang penghitungannya didasarkan pada realisasi penerimaan Tahun Anggaran berjalan dan penyalurannya dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran (base on actual revenue) sebagaimana diatur Pasal 23 UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
