Bandung, BEDAnews
Komisi B DPRD Jawa Barat akan memanggil PT. Bank Jabar Banten (PT BJB) terkait dengan rendahnya penyaluran Program pemprov Jawa Barat tahun 2011 yang dikerjasamakan dengan PT. BJB, yang sampai Juni 2012 baru tersalurkan sebesar Rp. 16 Milliar dari total anggaran sebesar Rp. 165 Milliar.
Bahkan dari jumlah 60 persennya yang tersalurkan tersebut untuk sektor produktif, padahal peruntukkannya untuk sektor primer. Demikian ditegaskan Ketua Komisi B DPRD Jabar Selly Andriany Gantina Di DPRD jabar, di DPRD Jabar jl. Diponegoro Bandung, Senin (2/7).
Selly juga menyoroti bunga yang diberikan pada penerima KCR dirasa terlalu besar yakni 9,3 persen oleh pihak Bank BJB. Padahal, KCR yang disalurkan provinsi lain seperti Jawa Timur dan Bali, melalui perbankan daerahnya bisa dengan bunga 3 persen. "Ini apa bedanya, antara di Jabar dengan Jateng dan Bali? Toh programnya sama peruntukannya yakni bagi kalangan usaha mikro dan kecil," tanya Selly.
Dengan penilaian itu, Komisi B menangguhkan penambahan anggaran sebesar Rp. 75 miliiar yang telah dianggarkan. "Ya kami tangguhkan penambahan dana bergulir tersebut di tahun 2012 ini, meskipun dana tersebut telah dianggarkan. Sebab, KCR sendiri tidak berjalan maksimal dalam penyalurannya. Jika dana ini tetap dicairkan, maka akan bertumpuk," ujar anggota fraksi PDI Perjuangan dari dapil Cirebon Indramayu ini.
Tetapi Selly juga menyatakan, dana bergulir sebesar Rp75 miliar ini bisa saja disalurkan. Tetapi tidak melalui instansi perbankan yang ditunjuk yakni Bank BJB selaku perbankan yang menjalankan penyaluran dana KCR tahun 2011.
"Penyaluran dapat melalui lembaga-lembaga seperti koperasi yang telah memiliki kualitas secara nasional, bahkan perbankan lain selain Bank BJB. Ataupun melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga tidak diatur perbankan. Tinggal nanti kita pinta aturannya seperti apa sehingga jelas dan mudah bagi si penerima yakni masyarakat," sarannya. (hermanto)
