Jakarta – bedanews.com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengaturan dan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melakukan koordinasi pengaturan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), ke dalam dokumen perencanaan daerah.
“Pemerintah Daerah diharapkan dapat merumuskan isu dasar perumahan dan kawasan permukiman yang akan menjadi masukan dalam pengarusutamaan RP3KP ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ungkap Plh. Dirjen Bina Bangda, Sri Purwaningsih saat membuka rakor di Jakarta belum lama ini.
Dalam keterangan rilis yang diterima redaksi, Kamis (29/6), Penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman masuk dalam urusan pemerintahan yang konkuren diselenggarakan bersama dengan pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
