KAB. BANDUNG || bedasnews.com — Ketua KSPN, Tajudin, meminta izin untuk bermalam di depan pintu gerbang masuk ke Pemkab Bandung beserta para buruh selama tidak ada keputusan pasti dari Pemerintah dan Dinas Tenaga Kerja.
Tajudin juga menyesalkan ketidak hadiran Kadisnaker Kabupaten Bandung, yang tidak ada dan hanya diwakili oleh Kabid Hubungan Industrial. Hal itu menurutnya tidak akan ada titik temu. “Jadi kami akan berkemah sampai ada keputusan dari pemerintah,” katanya di aula Disnaker, Rabu, 23 November 2021.
Ia tidak mau pulang kalau tidak ada keputusan pasti, karena apa yang diperjuangkannya itu untuk kesejahteraan buruh. Intinya selama tidak ada kepastian untuk membuat rekomendasi, maka para buruh akan terus bertahan sampai bisa bertemu dengan pimpinan.
Sementara Ketua F SPSI, Dadang, ketika mendengar penjelasan dari Kabid Hubungan Industrial yang mewakili Kepala Dinas, menuturkan, kalau PP 36 tahun 2021 itu, masih belum bisa dijadikan acuan karena masih dipersoalkan.
![{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"addons":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}](https://bedanews.com/wp-content/uploads/2025/10/Picsart_25-10-30_20-21-18-546.jpg)
Dadang hanya menuntut kejelasan apakah Pemkab Bandung berani untuk membuat surat rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat mengenai tuntutan kenaikan upah buruh, “Dan itu akan kami tunggu hari ini hingga kami bisa bertemu dan menyampaikan keinginan kami kepada pimpinan,” ujar Dadang.
Ia menegaskan kalau para buruh tidak mau hanya menerima janji-janji saja tapi tidak ada aksinya sama sekali. Begitu juga dengan membahas tuntan buruh dikaitkan dengan PP 36, itu disebutkannya bukan menjadi solusi melainkan akan menambah permasalahan.
Dari Kabid Hubungam Industrial, Lia, menuturkan, saat ini ia hanya bisa menampung aspirasi buruh untuk disampaikan kepada pimpinan. Karena ia bukan yang mengeluarkan kebijakan.***
