BANDUNG.BEDAnews.com – Ekses Politik dan kebijakan anggaran yang kurang berpihak, sampai saat ini banyak kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari dinas- dinas di lingkungan Pemprov Jawa Barat yang masih belum memiliki tempat atau kantor yang representatif sehingga ditengarai tidak akan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. H. Daddy Rohanady ketika ditemui BEDAnews.com di ruang kerjanya di DPRD Jawa Barat. Kamis (5/6/2021).
Lebih lanjut disebutkan, Ini pr-pr terkait dengan kebijakan anggaran yang ada di mitra-mitra, contoh dinas esdm misalnya : mereka tidak mungkin melakukan binwasdal (pembinaan, pengawasan dan pengendalian) urusan pertambangan secara maksimal karena terkait dengan anggaran yang diberikan. “Saya yakin sekali itu tidak akan maksimum !.” tegas Daddy
