Bandung, BEDAnews.com
Rencana kenaikan tarif premi jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dinilai langkah yang keliru karena hanya akan membebani masyarakat saja. Hal ini dikatakan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat dr. Ikhwan Fauzi, M.Kes kepada wartawan di Bandung.
"Rencana kenaikan tarif premi ini kami nilai sebagai langkah yang keliru karena hanya akan membebani masyarakat," katanya
Anggota Komisi V DPRD jabar yang membidangi masalah Kesehjahteraaan termasuk masalah kesehatan ini menyatakan. Belum tepat untuk dilakukan saat ini karena masih banyak warga yang mengeluhkan pelayanan asuransi kesehatan tersebut.
Ditambahkannya, dinaikkannya premi tidak menjamin peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena sejauh ini masyarakat banyak yang mengeluhkan pelayanan BPJS, terutama dari sisi administrasi.
Banyak warga yang kesulitan mengakses program JKN karena minimnya tempat pendaftaran. BPJS harus membuka outlet-outlet di masyarakat, sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Jangan sampai warga mendaftarkan saja susah. Jadi dari segi administrasi dulu dipermudah," katanya.
Terkait alasan BPJS Kesehatan menaikan tarif premi tersebut untuk mengurangi defisit, dinilainya hal itu tidak wajar karena biaya operasional BPJS bisa ditekan, salah satunya dari sisi obat.
"Pemerintah dapat mensubsidi obat-obatan yang diberikan kepada pasien, sehingga bisa menekan biaya yang ditanggung BPJS. Harusnya pemerintah secara pro aktif ikut mempermudah. Jangan masyarakat yang dipersulit," katanya.
Ia menyayangkan mahalnya biaya obat-obatan yang harus ditanggung, salah satunya karena bahan baku yang masih impor padahal Indonesia merupakan produsen bahan baku obat-obatan terbesar di dunia.
"Seharusnya harga obat-obatan di kita bisa terjangkau. Kita ini hanya mencap merek obat. Padahal, bahan-bahannya dari kita. Jadi ini soal kemauan pemerintah," kata anggota Dewan yang juga praktisi kesehatan dan berangkat dari Dapil Bandung Cimahi.@herz
