Bandung BEDAnews.com
Masalah ganti rugi, relokasi masyarakat yang lahannya terkena proyek Bandara International Jawa Barat (BIJB) Kertajati di kabupaten Majalengka , maupun yang menolak direlokasi hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus di selesaikan oleh pihak terkait, menjadi temuan dan aspirasi hasil reses anggota DPRD Prov Jabar dari daerah Pemilihan kabupaten Majalengka.
Hal ini dikemukakan Anggota Komisi I DPRD jabar M. Iqbal. Kepada Bedanews diruang kerjanya di Fraksi Restorasi Nurani Rakyat DPRD Jabar Jl. Diponegoro 27 Bandung. Kamis (5/3)
80 KK Masyarakat dusun Cintakarya Desa Kertajati yang sudah pindah ke daerah Cikawaur atas kesadaran sendiri dihadapkan kepada masalah menurunnya tingkat kesejahteraannya, mereka yang terbagi dalam 2 kelompok 50 KK dan 30 KK ditempat barunya sampai saat ini tidak ada masjid dan sekolah yang memberatkan anak-anak yang harus jauh menempuh sekolahnya, lokasi mereka yang berjauhan terpisahkan oleh pepohonan jati milik penguasa disana menjadikan mereka terpisah karena membuat jalan tembus oleh kuwu dan Camatnya sehinga mereka merasa terisolir
Dikatakan Iqbal hal ini harus menjadi perhatian pemerintah provinsi dengan membuatkan fasilitas ibadah dan sekolah bagi anak-anak mereka, meskipun mereka pindah dengan inisiatifnya sendiri pindah ke lahan kosong,
“Pemerintah harus segera menyediakan sarana itu.” Tegas Iqbal.
Sementara mengenai 4000 Keluarga desa Suka mulya yang luas areanya sekitar 770 ha yang menolak relokasi dikatakan Iqbal. Mereka bukan menolak pembangunan bandara, tetapi menolak untuk direlokasi , karena relokasi yang dijanjikan tidak jelas, dan sekda bilang jual lepas, silkahkan kemana saja masyarakat pindah tetapi masyarakat tidak mau,karena secara ekonomi budya social mereka akan sengsara dan belum tentu kemana mereka harus bercerai berai dengan keluarganya, sementara disukamulya ini mereka tingkat kesejahteraannya sudah memedai.
Dan temuan yang krusial dikatakan mantan Wakil Bupati majalengka ini. “ Adanya indikasi mutasi rekening ganti rugi, masyarakat yang harusnya menerima penggantian senilai Rp. 372 jt ternyata yang diterima Cuma Rp. 115 jt yang Rp. 271jtnya mutasi ke rekening nomor sekian, saat ini rekening akan ditelusuri milik siapa itu, dan yang pasti, ini akan menjadi urusan pansus DPRD.” Iqbal janji akan mengeluarkan permasalahan ini di pansus.@Herz
