Jakarta, BEDAnews.com
Oknum Kejaksaan Agung yakni Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Pidsus Pudji Basuki Setiono, Amir Yanto, Arif Zuhrulyani, Ery Yudianto dan Firdaus, yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum saat mengeksekusi Mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Susno Duadji akan dilaporkan ke Bareskrim oleh mantan Pengacara Fredrich Yunadi, karena telah melakukan pelanggaran hukum terhadap klien kami Susno Duadji atas eksekusi putusan MA No.889 K/Pid.Sus/2012 tanggal 2-5-2013. Hal ini diungkapkan Fredrich saat menggelar Konpres di bilangan Blok M Jaksel, Rabu (4/3/15).
”Kami akan melaporkan mereka ke Bareskrim dalam waktu dekat, tuduhannya penyalahgunaan wewenang hukum sebagai pejabat negara. Artinya telah terjadinya perbuatan melawan hukum dan tindak pidana saat eksekusi Susno,” kata Fredrich kepada wartawan.
Menurutnya, perbuatan melawan hukum dan tindak pidana yang dilakukan para oknum terlihat dari amar putusan MA yang berbunyi menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I: JPU Jaksel, dan II: terdakwa. Lalu berikutnya berbunyi membebaskan pemohon kasasi atau terdakwa untuk membayar biaya perkata sebesar Rp 2.500. Dalam putusan juga tidak ada amar putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi maupun menguatkan putusan Pengadilan Negeri maupun mengadili sendiri dan menjatuh putusan.
”Amar putusan juga tidak mencantumkan perintah segera masuk, sedangkan pada saat itu terdakwa tidak sedang dalam tahanan karena bebas demi hukum. Oleh karenanya putusan tersebut batal demi hukum sehingga tidak dapa dieksekusi,” tegasnya.
Ditegaskan Fredrich, Jaksa Penuntut Umum secara jelas dan terang melanggar hukum dalam KUHAP dan mengabaikan dan menghancurkan doktrin hukum yang terkandung dalam adagium hukum. ”Eksekutor dapat dikenakan pasal 23 UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 421 KUHP, pasal 263 KUHP dan pasal 333 KUHP dengan ancaman dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun,” terangnya.
Selain itu, eksekutor juga dapat dikenakan pasal 333 KUHP yang intinya berbunyi tindakan merampas kemerdekaan orang lain diancam dengan pidana 8 tahun. ”Selain eksekutor dapat diproses secara pidana, juga dapat dituntut pasal 8 UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,” pungkas Frerich.
Sebelumnya, Susno Duadji dieksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan) oleh pihak kejaksaan. Susno dieksekusi di salah satu rumahnya di kawasan Bukit Dago Resort, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada pukul 10.20 WIB, Rabu (24/4/2013). Eksekusi dilakukan oleh tim gabungan dari Kejati Jakarta, Kejati Jabar, dan Kejari Bandung dengan menggunakan sekitar 10 mobil jenis mini bus dan sedan. Terlihat para petugas gabungan yang berjumlah puluhan, memasuki rumah Susno yang didominasi berwarna putih, melalui pintu garasi yang berada disamping rumah.
Eksekusi tersebut sebagai tindak lanjut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis Susno tiga tahun enam bulan penjara. Atas putusan ini Susno mengajukan banding namun pengadilan tinggi menolaknya hingga kemudian dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA pun menolak permohonan kasasinya. Penolakan ini menimbulkan penafsiran. Susno menolak dieksekusi kejaksaan lantaran amar putusan MA tak disebutkan agar dia menjalankan hukuman dari pengadilan tingkat di bawahnya.
Susno dijatuhi hukuman penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam dua kasus. Dua kasus yang menjerat Susno adalah terkait penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL), dan kasus dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Dalam kasus PT SAL, Susno terbukti bersalah menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kepala Bareskrim Polri dengan menerima hadiah Rp500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut. Adapun dalam kasus Pilkada Jabar, Susno yang saat itu menjabat Kepala Polda Jabar dinyatakan bersalah memotong dana pengamanan sebesar Rp 4,2 miliar untuk kepentingan pribadi. (MR)
