Bandung, BEDAnews,-
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Tubagus Hasanuddin mengusulkan untuk menonaktifkan Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi dari kepengurusan partai sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon. Tasya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Cirebon, tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011.
"Usulan penonaktifan sdr TS (Tasiya Soemadi) sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon agar yang bersangkutan dapat lebih berkonsentrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah hukumnya. Dan sesuai dengan prosedur yang berlaku usulan penonaktifannya akan segera dikirim ke DPP PDI Perjuangan," kata Tubagus kepada wartawan di Kantor DPD PDIP Jalan Pelajar Pejuang 45 Bandung, Selasa (20/1).
Untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh Tasya, sementara waktu Hasanuddin yang akan mengambil alih. "Kemudian untuk mengisi kekosongan ketua DPC Kab Cirebon, Ketua DPD Jawa Barat akan mengambil alihnya sampai Konfercab yang akan datang pada bulan Februari 2015, melalui proses konfercab itu nanti akan diputuskan siapa ketua DPC nya," katanya.
Soal jabatan Tasiya selaku wakil bupati Cirebon, TB menegaskan, pihaknya mengikuti ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengemukakan rasa keadilan dan azas praduga tak bersalah. "PDIP siap memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan," ujar Hasanuddin lagi.
Sebelumnya Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Wakil Bupati Cirebon, Tasya Soemadi tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Cirebon, Jawa Barat, tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012. Kejagung menyeret Tasiya Soemadi dan dua lainnya yakni Subekti Sunoto DPC Koordinator penyerahan Bansos, Emon Purnomo sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,8 miliar. Tasiya menjabat Ketua DPC PDIP Kabupaten periode 2010-2015. Dia kini menjadi orang kedua di Pemkab Cirebon.(Lanie)
