Bandung BEDAnews.com
Dewan Jabar akan usulkan investigasi ulang tuntutan masyarakat terkena dampak pembangunan wadukl jatigede.
Hal ini disampaikan Agus Welianto santoso, SH usai memimpin pertemuan fasilitasi masyarakat yang terkena damp[ak npembangunan Jatigede dengan Pemprov jabar yang diwakili oleh Ketua Samsat jati gede dan Ketua Satuan kerja Jati Gede. Di DPRD jabar Rabu (10/12)
Dikatakan Agus yang Ketua Komisi V DPRD Jabar ini, “Item tuntutan berupa ganti rugi tanah, dan lainnya itu akan diinvestigasi ulang jadi yang wajarlah sesuai dengan kehidupan warga masyarakat.” Katanya
Ditambahkannya, “Kita akan menfasilitasi bahkan sampai tingkat Kementerian,tuntutan mereka tentang proses penyelesaian dampak sosial jatigede, supaya tuntas persoalan.” Kata Agus
Sementara ketua Samsat Jatigede yang juga kepala Bappeda Jabar Prof. Dernny Juanda menyatakan. Tidak Ada Penolakan Perpres Jati Gede!
Penolakan masyarakat terkena dampak waduk jati gede terhadap rencana penggenangan waduk yang direncanakan pada musim hujan sekitar bulan juli. Dinilai bukan merupakan penolakkan terhadap perpres rencana penggenangan itu sendiri.
Hal ini diungkapkan Ketua Bappeda jabar yang Ketua Samsat jatigede Prof. Denny Juanda kepada wartwan usai melaksanakan pertemuan dengan masyarakat Jateigede kab. Sumedang di DPRD jabar.
Dikatakannya . “Gak ada yang menolak Perpres, tetapi mereka menolak angkanya, karena kalau gak ada perpres malah gak diselesaikan”
Lebih jauh dikatakannya angka tersebut merupakan hasil tim apraisal dari kementerian PU dan perusahaan tersebut yang ditunjuk oleh kemnentrian Keuangan yang punya lisensi. Nilai itu diluar standar nilai provinsi yang lebih rendah sekitar 1.4-1.7 jt , ini untuk tunjangan kehilangan saja sudah 3.7 Jt itu sudah tinggi .
“Yang jadi persoalan sebenarnya mereka minta tidak 6 bulan tetapi ingin 1 tahun, nah itu payung hukumnya belum ada , yang sudah ada itu 2,5 bulan yaitu penangan warga di jalur Tarum Barat, itu 2.5 bulan X 3.7 jt dan ini sudah 6 bulan.”katanya
Payung hukum antara 2.5 bulan hingga 1 tahun belum ada, sebagai diskresi diputuskan 6 bulan itu sudah luar biasa tidak ada di indonesia ini yang paling tinggi. Kata Denny. @hermanto
Sebenarnya semua sudah bisa diselesaikan, karena yang ada kekurangan dari pemerintah itu untuk yang 4500 yang dijanjikan lahan 400 m2 dan dapat rumah tipe 36 hanya kepada yang itu, sedangkan Kepada yang lainnya pemerintah sudah tidak punya salah, harusnya sudah pindah dengan sendirinya.
Kalaupun masih ada yang terlewatkan, selama buktinya ada mari kita proses, PU juga sudah paham kalau betul-betul belum terbebaskan mari kita adu bukti, kita jamin kalau memang itu belum terbebaskan harganya pun diseuaikan dengan harga hari ini bukan yang lama.
Mengenai rencana penggenangan waduk jati gede sendiri dikatakan Denny yang memegang kepala Bappeda jabar sejak era Gubernur Dany Setiawan ini menyatakan, rencana penggenangan tiap tahun biasanya berkisar antara bulan Juli dan Okteober startnya tapi bisa juga Juli-Desember, dan oktober Desember, di bulan hujan dan kita berbicara ini setiap tahun.
Karena itu Denny juga meminta kepada masyarakat untuk tidak rubah-rubah terus, karena kita juga punya schedule supaya segera musim hujan ini bisa digenangi, dan tergenang sehingga tahun depan bertani mulai 3 kali pertahun, itu sudah normal ini buklan kehendak kami, ini dari masyarakat juga. katanya@hermanto
