Bandung.BEDAnews
Salah satu Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh gubernur jabar adalah tetang perubahan perda no 8 tahun 2008 tentang jasa konstruksi, meskipun diakui raperda tersebut sebagai antisipasi terhadap berlakunya AFTA (Asean Free trade Area) dan WTO (World trade Organisation), Fraksi Gerindra DPRD Jabar melalui wakil Ketuanya Daddy Rohanady ketika ditemui di ruang kerja Fraksi Gerindra DPRD Jabar, mempertanyakan perubahan atas perda tersebut yang sampai saat ini belum ada pergubnya.
sejauhmana Perda No 8 tahun 2006 tersebut telah dilaksanakan karena sampai saat ini tidak ada Peraturan Gubernurnya ?. Bahkan, dalam setiap pelelangan pengadaan Jasa Konstruksi selalu yang dijadikan rujukan adalah PP 54/2010 yang sudah diubah menjadi PP No.70/ 2012.
“Kalau selalu PP yang dijadikan rujukan dalam Pelelangan Jasa Konstruksi, lantas buat apa diusulkannya Raperda Perubahan atas Perda No 8 tahun 2006 ?Selain itu,pengaturan keseimbangan seperti apa yang akan diberikan untuk pengguna atau penyedia Jasa ?, Tanya Daddy
Dipertanyakannnya juga apakah dengan perubahan perda ini nantinya dapat menjamin para pengusaha lokal (Jabar) dan Nasional dapat memenangkan pekerjaan ?.., padahal seiring dengan akan diberlakukannya AFTA (Asean Free Trade Area) dan WTO (World Trade Organization), dimana perusahaan Jasa Konstruksi dari berbagai negara Asean dan bahkan Dunia dapat mengikuti tender pelelangan proyek. Lantas buat apa musti lakukan perubahan Perda lagi ?..
Sementara mengenai usulan perubahan perda Pengelolaan Sumber daya air, dikatakan anggota komisi D yang dipercaya kembali untuk mewakili rakyat Cirebon,Cirebon Indramayu pada 2014-2019 ini, Raperda ini merupakan peninjauan atas Perda No 3 tahun 2001 tentang pola induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jabar. juga terkait dengan rencana adanya penyerahan
pengelolaan Situ/ Danau dari Pusat ke daerah. tetapi hal ini juga masih dipertanyakan realisasinya, Apakah diserahkan ke Provinsi atau Ke Kabupaten/kota ?.sampai saat ini belum jelas, katanya.
Terlebih saat ini telah banyak terjadi alih fungsi Situ/Danau yang berubah menjadi komplek perumahan. Bahkan dari sekitar 800 situ/ danau di Jabar, sudah hampir 30 persen hilang berubah jadi perumahan dan pabrik. Seperti Di Depok dalam RTRWnya masih berupa situ pada kenyataan sekarang sudah jadi perumahan “ Mustinya ada sanksi yang tegas terhadap hal itu “, pintanya.
Kita berharap, penyempurnaan Perda No 3 tahun 2001 dapat mewujudkan pemanfaatan SDA secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, Perda ini menjamin Hak masyarakat dalam mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari agar dapat hidup sehat, bersih dan produktif.
Diungkapkan Daddy terkait pembahasan 10 Raperda tersebut , Fraksi Gerindra berharap pembahasan dan penysunannya dapat menhasilkan Perda yang komprehensif dan implentatif. Untuk itu, bila sekiranya ada Raperda yang dianggap belum atau bahkan tidak layak, tidak perlu dipaksakan menjadi Perda. “ Buat apa mengejar kuantitas dengan mengesampingkan kualitas Perda itu sendiri, apalagi Perda tersebut sulit di implentasikan,” tegas Daddy.@hermanto
