Ciamis.BEDAnews –
Pleno KPU Kab. Ciamis terkait penetapan jumlah kursi partai politik di DPRD yang diselenggarakan di Hotel Larisa Ciamis, senin (12/5/2014) berjalan seperti yang sudah di jadwalkan tanpa terganggu oleh satuan aksi yang menamakan Aliansi Masyarakat Ciamis (AMC) dengan dikuti perwakilan partai-partai peserta pemilu.
Aksi yang berlangsung dari jam 10.00 s/d 11.30 wib, yg diikuti puluhan elemen masyarakat itu terdapat pula caleg yg kalah tidak mendapatkan suara banyak hingga tidak mendapatkan kursi legislatif (Ahmad Medmex Hidayat).
AMC dalam orasinya menganggap pileg 2014 meninggalkan luka yg dalam, pelanggaran terjadi dimana-mana tanpa ada tindakan nyata dan berfihak kepada kebenaran seolah dibutakan nafsu kekuasaan & syahwat rupiah, mereka menyatakan tidak akan diam dengan kemunafikan yang terjadi, serta menuntut pemerintah, aparatur penegak hukum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa hukumitu ada, & semua sama dimata hukum, beberapa sikap tuntutan AMC diantaranya, UU No 8 thn 2012 terutama pasal 86 tentang money politik dianggap sumir dan harus direvisi, terkait pelolosan verifikasi caleg yg belum memenuhi syarat (BMS) KPUD harus diperiksa dan dievaluasi kinerjanya, Bupati harus menindak tegas oknum PNS yg terlibat kampanye & money politik, Panwaslu dianggap telah ceroboh menangani & menindak lanjuti kasus dugaan money politik harus dievaluasi kinerjanya serta diperiksa, serta lainnya.
Sebelumnya AMC mendatangi Kantor Panwaslu dan diterima serta berdialog dengan Ketua Panwaslu, Uce Kurniawan, dan komisi penanganan tindak pelanggaran, Enceng.
Para pendemo berorasi di luar tempat pelaksanaan pleno hingga membuat arus kendaraan macet di jl Jendral Sudirman terganggu cukup panjang, dan sempat memberikan opsi mereka masuk ruangan pleno atau perwakilan KPU menemui mereka, akhirnya 2 komesioner KPU Ciamis, Agus F Hidayat dan Didi Heryadi menemui AMC, dialog diantaranya terjadi dengan pengawalan ketat aparatur keamanan dari Polres Ciamis.
Didi Heriadi menanggapi agar AMC melayangkan surat pengaduan kepada KPU Kab Ciamis, sebagai pelaksana KPU merasa perihatin dengan kelemahan sistem (undang-undang),dan apa daya kami harus bekerja sesuai aturan yang berlaku dan melaksanakan Regulasi lanjutnya, KPU ciamis meyakini UU dibuat untuk sebuah kepentingan.
Koordinator AMC, abdul kholik kepada BEDAnews.com berujar money politik telah terjadi Komesioner KPU dan Panwaslu tadi sepakat telah terjadi money politik namun terbentur aturan / Undang-undang pemilu hingga yang terjadi tidak bisa tegas di peroses lanjutnya walau secara UU tidak terejadi money politik namun akan terus meminta pertanggung jawaban secara moral, Menanggapi permintaan KPU kab. Ciamis, AMC akan segera melayangkan surat agar UU segera dirubah dan penyelenggaraan pemilu kedepan bebas money politik ujar Kholik. (abraham)
