Cimahi, BEDAnews-
Validasi hasil suara Pemilhan Umum (Pileg) di Kota Cimahi yang digelar Rabu (7/5) kemarin, menuai berbagai komentar elemen masyarakat. Salah satunya seperti yang diungkapkan DPC LSM Aliansi Indonesia Kota Cimahi. “Dengan dilakukannya validasi data hasil suara Pileg tersebut seolah-olah penyelenggara Pemilu di Kota Cimahi mengakui adanya dugaan kecurangan Pemilu Legislatif , apalagi dengan berubahnya hasil suara dan komposisi calon anggota DPRD terpilih, ini menandakan pada perhitungan rapat pleno 20 April lalu terjadi kekeliruan yang dilakukan penyelenggara Pemilu, jadi bola panas ada ditangan KPU ” kata Ketua DPC LSM Aliansi Indonesia Kota Cimahi Asep Taryana, kamis (8/5).
Dikatakan dia, hal itu membuktikan adanya dugaan manipulasi hasil suara yang melibatkan oknum penyelenggara maupun Caleg tertentu. Karena adanya dugaan manipulasi suara tersebut, secepatnya penegak hukum turun tangan untuk mengambil tindakan terhadap penyelenggara yang terindikasi melakukan kecurangan. “Jika terbukti ada kesengajaan manipulasi suara yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, aparat penegak hukum harus secepatnya turun tangan, karena Pemilu ini harus bebas dari segala bentuk pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta ataupun penyelenggara Pemilu,” sebutnya.
Menurut Asep, validasi suara yang dilakukan oleh KPU dinilai hanya mengakomodir kepentingan Caleg tertentu, sehingga penyelesaiannya tidak komprehensif. Seharusnya, validasi ini dilakukan di semua TPS yang ada, tidak hanya di TPS yang bermasalah saja.Dengan validasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu Aliansi Indonesia menganggap hal itu sebagai penyelesaian sengketa yang terjadi.
Selain menuntut turunnya penegak hukum mebereskan sengketa Pemilu, Aliansi Indonesia Kota Cimahi juga sedang melakukan rekap data hasil Pileg 2014, khsusunya untuk Caleg DPRD Kota Cimahi. Dengan mencocokkan data yang dihimpun tim investigasi lapangan, nantinya akan diketahui siapa yang melakukan kecurangan , apakah dilakukan oleh penyelenggara, Caleg ataupun oknum-oknum tertentu. “Penyelesaian yang adil dalam kasus Pemilu Legislatif 2014 ini adalah dilakukannya Pemilu Ulang yang bebas nilai,” paparnya.
Hal yang sama disampaikan Praktisi Hukum Yoga Indra SH. Pelaksanaan validasi suara Pemilu Legislatif yang digelar KPU Cimahi bisa berpengaruh atas dugaan kasus hukum yang terjadi. Pasalnya, dengan adanya validasi dan pelapor menandatangani hasil validasi suara berarti yang bersangkutan menyetujui hasilnya. “Seharusnya pelapor jangan menandatangani hasil validasi yang dilakukan karena akan berpengaruh terhadap kasus hukum yang bergulir,” katanya.
Dengan ditandatanganinya hasil validasi oleh pelapor, maka laporan yang disampaikan kepada penegak hukum menjadi gugur, karena pelapor sudah menyetujui dan mengakui hasil validasi suara yang dilakukan. “ Dengan menandatangani hasil validasi tersebut, maka laporan yang telah disampaikannya gugur secara hukum,” tandas Yoga. (bun)
