Bandung,BEDAnews,-
Menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden yang akan segera digelar mulai April mendatang, kelompok etnis Tionghoa Bandung menggelar sebuah diskusi peranan etnis mereka dalam dunia politik dan pemerintahan di Indonesia. Sejak Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid mencabutnya Inpres Nom4 tahun 1967 yang membatasi ruang gerak masyarakat Tionghoa, kaum etnis pun mendapat hak yang sama untuk membangun bangsa.
“Kami juga warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dalam membangun sama,’ ujar pemerhati masyarakat Tionghoa Andi Talman di Bandung, Rabu (26/2). Menurut Andi, munculnya masyarakat Tionghoa dalam pemerintahan suatu daerah justru memberikan dampak yang sangat baik. Selain dapat berkompetisi secara sehat demi kemajuan bangsa, juga menjadi motivasi bagi masyarakat Tionghoa yang terlahir sebagai WNI. Dengan demikian, paradigma yang terbentuk adalah setiap warga negara memiliki peluang yang sama di segala bidang termasuk dalam politik. “Yang pasti, masyarakat Tionghoa tidak merasa berbeda dengan masyarakat pribumi dimanapun. Apalagi mereka sudah terlahir di Indonesia,” ungkapnya.
Dalam acara yang diprakarsasi Jeremy Huang ini, hadir Ketua Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma yang menyatakan idealnya pemilu 2014 ini memunculkan orang-orang baru untuk menuju era yang baru. Selama ini, berdasarkan pengamatannya, budaya korupsi membelit berbagai aspek kehidupan sosial dan bernegara. Korupsi juga membentuk dua kelompok bermasyarakat, yakni yang dapat memanfaatkan kesempatan dan yang teralienasikan. “Pada kelompok masyarakat yang teralienasi timbuk ketidakpuasan akut yang melahirkan tingkat ketidakpercayaan tinggi pada pemerintah,” ujar Lieus.
Selain itu, Lieus juga mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU) sebagai dasar Hukum pelaksanaan pemilu serentak. Menurutnya, presiden wajib mengeluarkan PERPPU karena MK telah membatalkan sejumlah pasal dalam UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres. Sejumlah pasal yang di batalkan adalah 3 ayat 5, Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 14 ayat 2 dan pasal 112. (Lanie)
