Cimahi, BEDAnews-
Produk legislasi atau sejumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan DPRD dan Pemkot Cimahi dinilai tidak murni dan mencerminkan kehendak rakyat. “Pemerintahan Kota Cimahi perlu diduduki oleh kader-kader rakyat yang memiliki kapasitas intelektual untuk mengubah perangkat hukum yang selama rezim dipereteli untuk kemanfaatan politik dinasti.” Kata Aktivis Cimahi yang juga Caleg DPRD Kota Cimahi Partai Hanura Liem Mei Ming, Rabu (12/2).
Rakyat Cimahi membutuhkan perang urat saraf dan tanding ideologi demi mengembalikan tata pemerintahan ke pangkuan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sejati, dengan prinsip tidak dibutuhkan sumbangan materi, kompor gas atau BBM dari seorang Caleg, karena ketika PNS dan kepala SKPD tidak terakses oleh masyarakat, karena pemilihannya hak prerogatif walikota, maka DPRD sebagai lembaga legislative yang semestinya bukan saja penyeimbang tapi juga mengawasi dan berperan sebagai penyambung kehendak rakyat,
Dikatakannya, Melalui PEMILU, masih ada kesempatan rakyat untuk menempatkan wakilnya yang bisa dipercaya dan dikehendakinya untuk duduk di pemerintahan dengan wewenang tertentu.Periode demi periode DPRD kota Cimahi, tidaklah cukup bahkan miris semakin minus memperhatikan kondisi masyarakat sendiri, yang ber-KTP sebelum Cimahi diotonomkan dan merasakan kehidupan di wilayah tiga kecamatan, malahan harus merasakan dampak positif negatif secara tak berimbang dari pemberlakuan asas-asas otonomi di atas sepak terjang penguasa bertahun-tahun.”Pelaksanaan otonomi kota Cimahi sudah terbang melayang tanpa landasan, lepas kendali dari amanat sebagaimana termaktub pada UU 32/2004 : mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.
Saatnya di pemerintahan Kota Cimahi duduk SDM yang benar-benar mewakili rakyat dalam arti seutuhnya, untuk mengendalikan kebijakan, program terutama alokasi dan distribusi APBD demi kemashalahatan rakyat secara merata. Keikutsertaannya diajang politik pun secara tak sengaja, bukan inisiatif yang meyakinkannya sendiri di PEMILU 2014 ini bagi Mei ia hargai sebagai kesempatan khusus dari partai HANURA yang seiring waktu kebersamaan ditemukannya mampu mengikuti kondisi rakyat tertindas, bahkan memahami kritisnya perubahan sistem kerja yang berlaku. (bnm)
