Bandung.BEDAnews
Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak melulu merupakan program pemerintah, karena kegiatan pembangunan yangy dilaksanakan pemerintah tidak dapat lepas dari aspirasi masyarakat, salah satunya yang disampaikan oleh masyarakat kepada anggota DPRD melalui reses, untuk diperjuangkan agar mendapatkan anggaran dalam APBD, karena uang APBD merupakan uang rakyat.
Hal ini dikatakan H Ali Hasan S.Ip Katua Fraksi Golkar DPRD Jabar, dihadapan masyarakat Kota Bandung saat melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihannya di Kecamatan Astana Anyar kota Bandung Senin (10/2)
reses merupakan salah tugas dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan agar mendapat anggaran dari APBD. “Setelah anggaran tersedia maka menjadi kewajiban kita untuk bersama-sama mengawal kegiatan tersebut agar sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya
Dihadapan 200 orang yang menghadiri kegiatan resesnya tersebut anggota Dewan yang biasa dipanggil Mang Ali ini, mengatakan. “Kesuksesan pemerintah dalam pembangunan tidak terlepas dari peran serta masyarakat, karena masyarakatlah yang lebih paham apa yang dibutuhkan untuk daerahnya. Untuk itu, masyarakat jangan ragu-ragu dalam menyampaikan aspirasinya. Baik melalui pemerintah kewilayahan atau ke anggota dewan.”
Dibeberkannya, Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah berawal dari musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), selanjutnya hasil musrenbang disampaikan dan harus
mendapat dukungan serta persetujuan dewan.
“90 persen hasil musrenbang kalau didukung oleh dewan pasti masuk dan dapat dianggarkan, tapi kalau hasil reses apalagi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan, Insya Allah 1000 persen masuk”, kata Ali Hasan
Pada kesempatan tersebut, masyarakat astana anyar menyampaikan aspirasinya terkait masalah banjir, pengadaan air bersih, pelayanan kesehatan, infrastruktur hingga putus sekolah. Menanggapi aspirasi tersebut Mang Ali, meminta masyarakat untuk membuat proposal. yang jelas peruntukkan kegiatan dan besaran anggarannya. Harus jelas identitas, alamat dan nomor kontak, untuk mempermudah komunikasi. Setelah proposal jadi kemudian diserahkan ke Fraksi Golkar DPRD Jabar.
Adalah kewajiban anggota 100 anggota DPRD Jabar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Untuk itu, akan saya perjuangkan untuk mendapat bantuan. Karena, memang anggarannya ada dalam APBD. Tetapi harus dipilah-pilah mana yang harus diperjuangkan di tingkat provinsi dan mana yang masuk Kota Bandung,” jelasnya@hermanto
