Bandung BEDAnews
“Jawa Barat yang kini sedang mengalami musibah bencana alam, diprediksi akan mengalami kerusakan infrastruktur yang cukup banyak, baik itu jalan mapun irigasi. Untuk itu, DPRD Jabar meminta agar Pemprov segera mendata dan merencanakan kegiatan penanganan pasca musibah bancana alam, termasuk juga soal anggaran yang diprediksi akan menyedot cukup besar.” kata H. Daddy Rohanady kepada wartawan saat ditemui diruang kerja Komisi D DPRD Jabar. jl. Diponegoro 27 Bandung Rabu (5/2)
Diungkapkan Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar ini.akibat bencana alam (BA) baik berupa banjir maupun tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah Jawa Barat saat ini, perlu penanganan secara holistik dan berkesinambungan, terutama sektor infrastruktur. Berdasarkan data Posko Bencana Alam Partai Gerindra, ada 7 Kab/kota di Jabar utara ( Pantura) terkena banjir dan 3 kabupaten terkena tanah longsor.
Hal ini tentunya menjadi perhatian bersama terutama oleh Pemerintah baik pusat, provinsi maupun Kab/kota yang bersangkutan. Dari musibah banjir dan tanah longsor tersebut sudah memakan korban jiwa. Untuk itu, mari kita berempati dan bersimpati untuk memberikan pertolongan dan dukungan kepada para korban bencana alam.
Dikatakannya juga, musibah banjir dan tanah longsor tentunya ada penyebabnya, diantaranya telah terjadi alih fungsi lahan sehingga daerah resapan air tidak berdungsi; daerah aliran sungai (DAS) yang banyak di dijadikan pemukiman warga/ pabrik; semakin berkurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepedulian lingkungan sehingga terjadi sedimentasi; gampangnya Pemerintah mengeluarkan IMB; serta ketidak konsistenan pemerintah dalam menerapkan aturan. Beberapa penyebab tersebut tentunya yang menjadi korban masyarakat juga, jelasnya.
Diuraikannya, di Kabupaten Indramayu dari 31 kecamatan ada 29 kecamatan yang terendam banjir, meskipun tidak 100 persen terndam, ada beberapa kecamatan yang hanya terendam 2 sampai 8 desa yang terendam, Dan di Kabupaten Cirebon ada 4 kecamatan terendam banjir.
Secara keseluruhan cukup menyedihkan dan memprihatinkan korban banjir Pantura di daerah penampungan. Bahkan sewaktu saya dan pengurus Partai Gerindra turn langsung kelokasi musibah, ternyata penanganan korban kurang terkoordinasi dengan baik atar instansi, akhirnya penanggulangan banjir di Indramayu dan Cirebon dilakukan secara sporadis. Bahkan, ketika kita melakukan penelusuran ke pedalaman/ keplosok kampung, masih ditemukan korban banjir yang perlu dievakuasi untuk dibawa ke penampungan.
Terkait tidak adanya dana cadangan hal ini sayangkannya, dana On Call yang dulu dicanangkan di BPBD dan Dinsos Jabar kini sudah tidak ada lagi, ini yang kita sayangkan. Yang ada hanya dana untuk tanggap darurat, saja. nSeharusnya, ada dana On Call yang bila terjadi bencana, sekali pijit sudah bisa cair dan digunakan, sesalnya.
Karena itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ini tentunya perlu ditinjau ulang, agar pemerintah daerah dapat menganggarkan dana On Call yang apabila sewaktu-waktu terjadi bencana dapat dengan cepat dicairkan dan dipergunakan. Tidak seperti sekarang, pemerintah daerah kebingungan dalam mengeluarkan dana untuk bantu korban banjir.
“Kedepan hendaknya arah dan pola kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus dirubah, agar bila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, dapat segara diatasi tidak sampai memakan korban jiwa”, tegasnya.@hermanto
