Bandung.BEDAnews
Masalah besaran struktur APBD Jabar TA 2013 dalam hal Belanja Tidak Langsung yang didalamnya menyangkut bantuan keungan untuk kabupaten kota, bagi hasil pajak, bantuan social dan hibah yang besaranya mencapai 60 persen dari keseluruhan APBD Jabar untuk TA 2013, menjadi sorotan utama evaluasi Unit Kerja Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKPPP)dan mendapat peringkat ke tujuh dalam penyerapan anggaran di 2013.
UKP4 memberikan penilaian dan catatan terhadap kinerja Pemprov Jabar di 2013 pasalnya tidak memiliki indikator dan target yang jelas dan masih ada program yang masih kurang berjalan.
Hal ini diungkapkan Selly A Gantina, anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat ketika ditemui BEDAnews, di ruang rapat Komisi B DPRD Jabar. Kamis (9/1).
Apabila struktur APBD jabar TA 2013 Belanja Tidak Langsung yang didalammnya meliputi, bantuan keuangan Kabupaten/Kota, bantuan social, hibah dan bagi hasil pajak proporsinya mencapai 60 persen, maka dimana peran pemerintah provinsinya.
Banyaknya pelipahan program pembangunan ke kabupaten kota, membuat sulit untuk melihat evaluasi keberhasilannya oleh pemerintahan provinsi.
“saat sudah menjadi bantuan keuangan kepada kabupaten kotadengan otonomi daerah saat ini, maka mereka akan menggunakannya semau mereka, dan ini jadi sorotan” ungkap Selly
Untuk itu kedepan kita akan kembalikan struktur APBD itu, dengan mengembalikan kewenangan dan tupoksi dari pemprov jabar. Tuturnya.
Sementara mengenai anggran perekonomian yang juga telah mencapai 10 persen tetapi dengan strukutr proporsi yang sama,
Selly menyatakan “tidak bisa membiarkannya terus, yang paling penting dari 10 persen pagu APBD itu harus jelas, input, out put dan outcomenya, anggaran disusun untuk mewujudkan apa yang sudah tercatat dalam pedoman perencanaan, baik RPJMD maupun RKPD dengan tingkat indicator yang harus dicapai.@hermanto
