Bandung, BEDAnews,-
Hari ini Kamis (2/1/2014) sidang perdana kasus suap pengurusan perkara bansos Kota Bandung dengan terdakwa Dada Rosada dan Edi Siswadi mulai digelar di Pengadilan Tipikor PN Kelas 1A Bandung, Jalan RE Martadinata. Sidang yang akan dipimpin oleh Nurhakim tersebut dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.
Dada Rosada dan Edi Siswadi tiba di PN Bandung sekitar pukul 09.00 WIB. Keduanya mengenakan kemeja putih panjang plus memakai rompi bertuliskan KPK turun dari mobil tahanan Lapas Sukamiskin dan langsung masuk menuju ruang sidang utama.
Dada Rosada dan Edi Siswadi didakwa dakwaan kumulatif oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam dakwaannya, ketua tim JPU KPK Riyono menyebutkan, keduanya didakwa dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang undang nomor 31 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat(1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. "Dakwaan kedua primair Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat(1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana," katanya di persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1 A Bandung, Jalan RE Martadinata, Kamis (2/1/2014).
Keduanya juga didakwa dengan subsidair Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat(1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Usai persidangan Riyono menegaskan, kedua terdakwa didakwa pasal kumulatif yang sama. Untuk pasal 6, yakni penyuapan kepada hakim ancamannya paling tinggi yakni 15 tahun penjara. "Maksimal 15 tahun penjara. Kalau dikumulatifkan, ancaman tertinggi ditambah sepertiga ancaman tertinggi. Karena di Indonesia maksimal hukuman 20 tahun penjara, maka hukumannya 20 tahun penjara maksimal," papar Riyono.
Sementara itu, ketua tim kuasa hukum Dada Rosada, Abidin mengungkap pihaknya tidak mengajukan eksepsi lantaran dakwaan yang disampaikan JPU sangat normatif dan tidak menyimpang dalam hukum acara. "Nanti kita lihat nanti di persidangan, apakah JPU bisa membuktikan dakwaannya atau tidak," paparnya. Menurutnya, hingga kini KPK belum menetapkan tersangka lain dalam kasus ini, walaupun dalam fakta di persidangan terungkap nama lain. Namun, semua itu bisa dilihat nanti dalam fakta yang terungkap di persidangan. (Lanie)
