Bandung, BEDAnews
Pernyataan Ahmad Heryawan yang menyatakan harapannya agar para buruh tidak melakukan gugatan dalam penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2014 di 26 kota dan Kabupaten yang telah ditetapkan, mendapat tanggapan kritis dari Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, kepada wartawan di DPD PDIP Jabar. Jl. Pelajar Pejuang Bandung, Jum’at (22/11).
Dikatakan Ineu, “Jika memang Gubernur Jabar menyatakan jangan ada gugatan pasca penetapan UMK Kamis (22/11), itu jelas sebuah statemen arogan dan menjurus pada sikap otoriter,” tegasnya.
Selaku Kepala Daerah, seharusnya tidak membatasi tuntutan meski UMK telah ditetapkan. “Seharusnya gubernur, atau Kepala Daerah menjadi fasilitator antara (tuntutan) buruh dan pengusaha, jangan terkesan membatasi,” jelas Ineu.
Diungkapkannya, pada pertengahan 2013 lalu, ada sebanyak 257 perusahaan yang ada di Jabar digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh para buruh terkait surat keputusan (SK) penangguhan upah minimum. Mungkin pengalaman inilah akhirnya Gubernur Aher meminta agar para guruh jangan lagi melakukan aksi demo atas dikeluarkannya SK Penetapan UMK 2014.
“Justru hal itu (gugatan buruh) menjadi pengalaman, sekaligus menyelesaikan persoalan UMK. Jangan sebaliknya, gubernur seolah membela para pengusaha. Terus terang, kami sangat menyayangkan sikap gubernur tersebut,” sesalnya. (hermanto)
