Cimahi, BEDAnews-
Pencairan dana hibah aspirasi anggota DPRD Kota Cimahi banyak yang terkendala. Pasalnya, sejumlah persyaratan administrasi pendukung banyak yang tidak sinkron. “Banyak proposal yang tidak sinkron antara pengajuan yang disampaikan oleh penerima manfaat dengan yang diusulkan anggota DPRD, sehingga banyak proposal yang harus dilakukan revisi, sebelum dilakukan proses pencairan di Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cimahi,” kata Personal Consultan Ir, DA Rusdoyo Punsu, Senin (7/10).
Disebutkiannya, pengajuan dana hibah yang dibiayai oleh APBD Kota Cimahi itu bisa terealisir jika memenuhi prosedur dan persyaratan administrasi. Namun dikalangan warga, antara pengajuan dengan judul yang direkomendasikan oleh anggota DPRD Kota Cimahi banyak yang tidak sinkron termasuk dalam pengajuan rencana anggaran biaya.
Terkait hal itu, kata Rusdoyo, dirinya mencoba melakukan bantuan konsultasi kepada para penerima manfaat, supaya memenuhi syarat prosedur dan syarat administrasi. Jika keduanya sudah memenuhi syarat, bagian keuangan Setda Kota Cimahi baru bias menyalurkan dananya kepada penerima manfaat melalui bank yang sudah ditetapkan. “Awalnya saya hanya membantu merevisi satu proposal saja, namun belakngan saya harus membantu 93 penerima manfaat dana hibah di Kota Cimahi, “ ujar Caleg DPRD Jawa Barat Dapil Kota Cimahi dan Kota Bandung asal Partai Demokrat ini.
Menurutnya, di kalangan masyarakat terjadi kebingungan, karena para penerima manfaat tidak memiliki pemahaman soal pengajuan proposal dana hibah, hal ini karena minimnya bimbingan dari anggota dewan, sehingga penerima manfaat terpaksa harus bolak balik ke secretariat daerah terkait pengajuan proposal dana hibah. Akibatnya, hingga saat ini masih banyak yang belum terelisasi. “Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di Kota Cimahi, sehingga selain prosedur dan persyaratan administrasinya sesuai SOP, juga bermanfaat bagi masyarakat Kota Cimahi,” tandas alumni Institut Teknologi Bandung ini. (Bubun )
