Cimahi, BEDAnews-
Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi telah memanggil 20 orang terkait dugaan penyimpangan dana APBD pada Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kota Cimahi tahun anggaran 2011. “Kita sudah melakukan pemanggilan kepada 20 orang termasuk para saksi untuk melkukan penelitian dan penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD tahun anggaran 2011,” kata Kasie Intel Kejari Cimahi, Roy Rovalino, kepada BEDAnews, Rabu, (25/9).
Menurut Roy, penelitian dan penyelidikan kasus tersebut saat ini masih dalam proses di Kejaksaan Negeri Cimahi. Dalam melakukan penelitian dann penyelidikan, pihaknnya harus mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi, sehingga prosesnya memerlukan waktu yang cukup lama. “Karena ini merupakan kausu dugaan korupsi, penanganannya membutuhkan waktu, tidak semudah membalikan telapak tangan,” jelas dia.
Kasus tersebut kata Roy, termasuk delik Formil, sehingga dibutuhkan data-data yang akurat dipandang Roy cukup sulit, karena membutuhkan data-data pendukung. Dengan penelitian yang akurat, selanjutnya dilakukan penyelidikan terkait dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan lain-lain. Selain butuh data-data yang akurat, juga penanganan kasus ini harus sesuai dengan payung hukum yang berlaku.
Dalam menangani kasus ini, Kejari Cimahi juga memegang prinsip azas praduga tidak bersalah. Pihaknya akan terus melakukan proses kasus ini. “Kasus dugaan penyimpangan dana APBD DPRD Kota Cimahi ini tetap dilakukan proses penelitian dan penyelidikan dan tidak ada kaitannya dengan masalah politik, untuk mendukung pemerintah dalam upaya penegakkan hukum ,” pungkas Roy.
Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2012 menemukan adanya kelebihan penggunaan dana APBD untuk biaya perjalanan Dinas anggota DPRD tahun anggaran 2011. Saat itu, sejumlah anggota DPRD Kota Cimahi diharuskan untuk mengembalikan dana kelebihan itu melalui sekretariat DPRD. (Bubun M)
