Bandung, BEDAnews
Pejabat Bank BTPN dituduh telah menggelapkan uang Eks Karyawannya hingga milyaran rupiah. Tuduhan tersebut terungkap dalam unjuk rasa ratusan gabungan Eks Karyawan BTPN Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat, Rabu (4/4) di depan kantor BTPN Cabang Kosambi Bandung.
Dalam orasinya mereka menuntut pihak manajemen Bank BTPN untuk segera membayarkan uang ansuransi BJB Bumi Putra yang sudah hampir setahun lebih tidak diberikan kepada eks karyawan.
Mereka juga menuntut pengurus Serikat Pekerja (SP) karyawan BTPN untuk segera dibubarkan, karena dinilai sebagai kepanjangan tangan para pejabat yang korup. ”Kami minta semua hak karyawan dipenuhi tanpa kecuali, begitu juga dengan pengurus Serikat Pekerjanya untuk dibubarkan saja karena jadi ajang persengkongkolan dengan para oknum pejabat BTPN,”, teriak pengunjuk rasa.
Sambil membawa sejumlah poster dan spanduk yang berisi kekecewaan dan kecaman terhadap pejabat BTPN yang di nilai korup, para pengunjuk rasa juga mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas permasalahan tersebut. ”Kami minta aparat untuk mengusut tuntas semua ketidak transparanan, penggelapan dan penipuan hak-hak kami,“ ujar Ayi, salah seorang pendemo.
Menurut Ayi, ia dan eks karyawan lainya merasa dibohongi oleh manajemen Bank BTPN karena uang gaji yang diterima Rp 2.72.000., ternyata dipotong sebesar 10 persen, sehingga dirinya merasa dirugikan dan didzolimi BTPN. ”Kami sudah bekerja sejak tahun 1989, kami tidak terima diperlakukan seperti ini, kami akan terus menuntut hak-hak kami sampai titik darah penghabisan,” tegasnya.
Sementara menurut kordinator Aksi Herdas, unjukrasa menuntut hak-hak karyawan merupakan demo gabungan dari berbagai wilayah di Indonesia. Rencananya akan diikuti oleh sekitar 800 orang lebih mantan karyawan Bank BTPN seluruh indonesia. “Kami sudah merapatkan barisan untuk terus menuntut hak-hak kami sampai kapanpun, karena kami merasa ditipu, dibohongi dan hak-hak dirampas, mereka mencoba mengintimidasi supaya kami mundur tapi, kami tidak takuuut!,“ tegas Herdas sambil mengepalkan tangan.
Pihaknya sudah melaporkan permasalahan dugaan penggelapan tersebut ke Mabes Polri, tapi sampai kini tidak jelas penyelesaian hukumnya. “Laporan ke mabes polri sudah 8 bulan, kasus ini malah dilimpahkan ke Polda Jabar, dan kami terus menunggu penyelesaian hukumnya di polda jabar,” ungkap Herdas. (Hargribs)
