Bandung, BEDAnews
Sejumlah warga yang terkena dampak pembangunan Jatigede Sumedang, menolak untuk direlokasi dari wilayah yang akan terkena genangan waduk Jatigede yang direncanakan akan disremikan bulan Februari 2014 oleh Presiden SBY, demikian ditegaskan perwakilan warga sekitar 20 orang terkena dampak (OTD) pembangunan Jatigede Kabupaten Sumedang, yang tergabung dalam Persatuan Komunikasi Rakyat Dampak Pembangunan (PKRDP) Jatigede.
Mereka menolak dengan tegas untuk direlokasi dari wilayah Waduk Jatigede ke tempat yang yang direncanakan oleh Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) penanggulangan dampak social Jatigede.
Selain menolak di relokasi, warga juga meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penggenangan pada Oktober 2014 mendatang, apabila belum ada penyelesaian.
Jaya Arbani, Ketua perwakilan PKRDP Jatigede saat beraudiensi dengan SAMSAT Jatigede yang diketuai kepala Bappeda Jabar Denny Juanda menyatakan, “Warga OTD yang tinggal di sekitar wilayah Jatigede yang terdiri dari Warga Kec. Darmaraja, Kec. Wado, Kec. Jatigede dan Kec. Cisitu berjumlah sekitar 5.600 KK, tidak akan beranjak dari tempat tinggal mereka atau direlokasi apabila belum ada penanganan atas masalah dampak social dan lingkungan pembangunan Waduk Jatigede,” tegasnya.
Audiensi itu dilaksanakan diruang Banmus DPRD Jabar, Senin (27/5) dan difasilitasi Komisi D dan E DPRD Jabar yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi D, Ineu Purwadewi Sundari, dengan dihadiri oleh SAMSAT Jatigede yang terdiri dari (Babpeda Jabar, PSDA, Disnaker, Dinsos, Biro Adbang, Biro Sarek, Polda Jabar, Kodam III Siliwangi).
